Tender 7 Jalan Tol Dibuka,Proyek Infrastruktur Jokowi Jalan Terus


TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat kembali membuka tender satu proyek jembatan tol dan segera melelang enam proyek jalan tol lainnya hingga Desember 2019. Pelelangan tujuh proyek ini bakal menyerap investasi sebanyak Rp151,13 triliun.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, enam dari tujuh proyek yang akan dilelang merupakan usulan atau prakarsa dari badan usaha. Dia menambahkan bahwa saat ini sudah ada satu proyek yang dalam proses tender, yaitu jembatan tol Balikpapan—Penajam Paser Utara (7,35 kilometer).
"Proyek ini merupakan prakarsa badan usaha dengan hak menyamakan penawaran atau right to match pada PT Tol Teluk Balikpapan," ujarnya, Jumat 19 Juli 2019. PT Tol Teluk Balikpapan adalah anak usaha PT Waskita Toll Road (WTR). Dengan hak menyamakan penawaran, WTR mempunyai peluang amat besar untuk memenangi lelang proyek senilai Rp15,53 triliun tersebut.
Adapun enam proyek jalan tol lainnya juga siap dilelang dengan total investasi Rp135,60 triliun.Keenam proyek tersebut yakni jalan tol Semanan—Balaraja (31,90 kilometer), Kamal—Teluk Naga—Rajeg (38,60 kilometer), Akses Pelabuhan Patimban (37,70 kilometer), Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap (184 kilometer), Solo—Yogyakarta—Kulon Progo (91,93 kilometer), dan Yogyakarta—Bawen (77 kilometer).
Menurut Danang, kehadiran infrastruktur jalan tol di diharapkan bisa membantu masyarakat dan pelaku usaha dalam memangkas waktu perjalanan sehingga menimbukan efisiensi bagi pengguna jalan. Seperti arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, jalan tol harus memberi manfaat penting dalam meningkatkan mutu perekonomian, industri, barang dan jasa. 
Share:
Read More

Jokowi Targetkan Infrastruktur di Labuan Bajo Rampung Tahun Depan


TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan pembangunan infrastruktur di kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) rampung tahun depan. "Maksimal tahun depan sudah rampung semua. Terminal, airport, runway, rampung," kata Jokowi dalam siaran tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu, 10 Juli 2019.
Jokowi mengatakan pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Dan Labuan Bajo merupakan daerah yang diprioritaskan untuk menjadi salah satu destinasi wisata baru yang akan dikembangkan. "Kita kan sudah rencanakan dua tahun yang lalu kita ingin ada 10 destinasi baru dan ini yang 4 yang ingin kita prioritaskan. Salah satunya adalah Labuan Bajo," ujarnya.
Khusus pengelolaan bandara, kata Jokowi, akan menjadi perhatian tersendiri, misalnya dengan melakukan lelang. Menurut dia, pemerintah ingin agar pengelola bandara di kawasan-kawasan wisata memiliki jaringan pariwisata internasional. Sehingga dapat menarik minat turis-turis untuk datang ke Labuan Bajo dan diharapkan akan meningkatkan devisa.
Dalam kunjungannya, Jokowi juga sempat menyusuri area pedestrian yang berjarak kurang lebih 100 meter dari kawasan Puncak Waringin. Penataan pedestrian yang dilalui mantan Gubernur DKI itu juga akan menjadi bagian dari penataan kawasan pariwisata.
"Penataan kawasan di Labuan Bajo itu penting sekali. Seperti ini, akan kita buat trotoar. Tahun ini mulai (dibangun) nanti sampai ke ujung sana sehingga turis bisa berjalan ke sini sambil menikmati view yang ada di depan sana," ucap Jokowi.
Di samping itu, pemerintah juga akan membenahi dan mengembangkan sektor air minum dan sanitasi di kawasan Labuan Bajo. Penataan pelabuhan dan pelebaran jalan menuju lokasi wisata untuk lebih mendukung arus wisatawan juga akan dilakukan. Penataan tersebut diharapkan selesai secepatnya.
Jokowi berharap agar pemerintah setempat mulai membuat dan mengemas atraksi wisata baru yang dapat menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Labuan Bajo.
Share:
Read More

Beli Saham Tol Cipali, Kanada Mulai Debut di Infrastruktur RI


TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Kanada, Canada Pensiun Plan Investment Board (CPPIB) dan PT Bhaskara Utama Sedaya mengakuisisi 55 persen saham PT Lintas Marga Sedaya (LMS) dari PLUS Expressway International Bhd, lini usaha internasional UEM Group Bhd. Adapun BUS merupakan anak usaha PT Astra Tol Nusantara yang bergerak di bidan infrastruktur dan memiliki 45 persen saham LMS, yang mengoperasikan Tol Cipali.
Investasi CPPIB di LMS ini menandai debut perdana pengelola dana pensiun Kanada itu di sektor infrastruktur Indonesia.
Berdasarkan keterangan resmi CPPIB yang dikutip Bisnis.com, Jumat 20 September 2019, akuisisi bersama saham LMS milik UEM membuat porsi saham BUS naik menjadi 55 persen, sedangkan CPPIB menguasai persen saham. Aksi akuisisi ini juga menandai akhir dari kiprah BUMN Malaysia, Khazanah, sebagai pemegang saham mayoritas di badan usaha pengelola jalan tol Cipali.
Transaksi jual beli saham diperkirakan rampung pada kuartal IV/2019. Transaksi akan bergantung pada syarat ketentuan yang disepakati dan juga persetujuan regulator.
Bila transaksi disetujui, portofolio Astra pada aset jalan tol tidak berubah. Panjang jalan tol yang dimiliki Astra mencapai 35 kilometer, terdiri dari enam ruas. Keenam ruas itu yakni Tangerang–Merak, Cikopo–Palimanan, Kunciran–Serpong, Semarang–Solo, Jombang–Mojokerto, dan Surabaya–Mojokerto.
“Kami gembira berinvestasi di jalan tol Cipali bersama Astra Infra, mitra lokal yang punya pengetahuan luas dan berpengetahuan luas dan canggih. Kami berharap bisa menjalin hubungan jangka panjang yang baik antarkedua organisasi," jelas Scott Lawrence, Managing Director, Head of Infrastructure, CPPIB.
Scott menyatakan, akuisisi saham operator jalan tol Cikopo–Palimanan (Cipali) menjadi langkah strategis untuk mendukung pengembangan infrastruktur, didukung oleh tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yanf pesat.
"Sebagai investasi infrastruktur CPPIB pertama di Indonesia, ini memperdalam komitmen CPPIB di kawasan Asia-Pasifik serta fokus kami pada investasi di pasar baru dengan pengembalian yang menarik dan karakteristik risiko," jelas Suyi Kim, Senior Managing Director and Head of Asia Pacific, CPPIB.
Sejauh ini, CPPIB memiliki portofolio aset infrastruktur yang beragam melalui sembilan kantornya di seluruh dunia. Grup Infrastruktur CPPIB berfokus pada investasi skala besar yang berkualitas dengan mitra yang dapat diandalkan dan sepaham. Pada 30 Juni 2019, portofolio CPPIB di sektor infrastruktur bernilai 33,1 miliar dolar Kanada.
Share:
Read More

Indef Ingatkan Pemerintah: Proyek Infrastruktur Bisa Jadi Bencana


TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengingatkan pemerintah merencanakan dengan matang pembangunan infrastruktur tahun depan. Tujuannya agar tidak menimbulkan kerugian dari proyek yang dikerjakan.
"Memang alasannya karena kebutuhan. Tapi kalau pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan, kami menilai ini akan menjadi bencana ke depan," katanya di Jakarta, Jumat, 27 September 2019.
Ia menyebut, salah satu pembangunan infrastruktur yang kurang memberikan keuntungan optimal yakni Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Peneliti muda itu mengharapkan agar konektivitas infrastruktur penunjang menjadi indikator penting untuk diperhatikan.
Pemerintah saat ini menggenjot pembangunan infrastruktur salah satunya dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Untuk itu, Andry mengimbau agar BUMN harus memiliki sisi finansial yang kuat jika ikut terlibat dalam KPBU.
"Beberapa BUMN yang tidak cukup sehat (finansial), saya rasa jangan ditunjuk. Tapi coba diberikan ke sektor swasta, itu jadi opsi," katanya.
Selain itu, ia juga mengimbau agar pembangunan infrastruktur sesuai perencanaan alias ad hoc.
"INDEF sudah banyak mengkritik, dari segi perencanaan, dari segi finansial bagaimana BUMN akhirnya menambah utang bukan menguntungkan. Model seperti ini tidak perlu diulangi di periode (pembangunan) selanjutnya," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan postur APBN 2020 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mengatakan tahun 2020. Menurut Sri Mulyani pemerintah akan fokus pada lima prioritas, salah satunya pembangunan infrastruktur.
Pemerintah menganggarkan Rp 423 triliun untuk pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu didorong menggunakan skema pembiayaan KPBU termasuk pemberian dana tunai pemerintah atau viability gap funding (VGF).
Pembangunan infrastruktur tahun 2020 itu rencana akan mengerjakan 49 bendungan, 18.758 meter pembangunan jembatan, 19.879 pembangunan daerah irigasi.
Selain itu, juga rencananya membangun tiga bandara, jalan sepanjang 6.346 kilometer, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan jaringan internet (Palapa ring satelit) hingga fasilitas air minum dan sanitasi.
Share:
Read More

Rusia 'Kepincut' Bangun Infrastruktur di Ibu Kota Baru RI






















Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan Rusia tertarik untuk membantu infrastruktur di ibu kota baru Indonesia yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ia menjelaskan, tawaran tersebut diungkapkan oleh Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia Maksim Oreshkov di sela-sela pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-51 di Bangkok, Thailand. Hanya saja, ia tak menyebut jenis infrastruktur ibu kota apa saja yang diminati Rusia.

"Rusia menyampaikan akan memberikan dukungan terhadap infrastruktur yang lain, apalagi terkait pemindahan ibu kota," jelas Enggartiasto seperti dikutip Antara, Selasa (10/9).

 Namun selain itu, Rusia juga mempertanyakan kelanjutan proyek kereta api batu bara di Kalimantan Tengah. Adapun beberapa tahun sebelumnya, Rusia sempat tertarik dengan proyek kereta api di Kalimantan dengan nilai US$2,5 miliar sepanjang 198 kilometer (km).

Untuk itu, Enggartiasto berjanji akan menyampaikan pertanyaan Rusia kepada Kementerian Perhubungan setelah ia bertolak dari Bangkok.

"Pihak Rusia mempertanyakan hal yang masih tertunda dan ditanyakan Rusia yakni proyek Russian Railways dari Kalimantan Tengah untuk kereta batu bara. Saya akan sampaikan itu ke menteri yang terkait masalah ini dan apa saja hal-hal yang terhambat," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan ibu kota Indonesia akan berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini ditaksir menelan dana hingga Rp466 triliun, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan berkontribusi 19 persen saja

 Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190910133035-92-429077/rusia-kepincut-bangun-infrastruktur-di-ibu-kota-baru-ri
.
Share:
Read More

Tunggu Jalur Dukuh Atas Selesai, Operasional LRT Mundur 2021






















Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan operasi komersial Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) tahap pertama akan menunggu penyelesaian konstruksi di jalur Dukuh Atas. Hal ini membuat target pengoperasian mundur menjadi 2021 dari sebelumnya yang ditentukan dimulai tahun ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan semula LRT Jabedebek tahap pertama akan dioperasikan secara komersial dari jalur Cibubur hingga Cawang saja. Namun, hal itu diubah setelah mendapatkan usulan dari sejumlah pihak.

"Konsultan menyampaikan kalau hanya sampai Cawang nanti jumlah penumpangnya sedikit, sehingga ada pengaruhnya terhadap subsidi yang diberikan. Jadi kami baru akan operasionalkan apabila bisa dari Cibubur sampai Dukuh Atas," papar Budi, Jumat malam (13/9).

LRT di Daerah LainSaat ini, tingkat kemajuan proyek LRT jalur Cibubur-Cawang sudah lebih dari 90 persen. Sementara, Cawang-Dukuh Atas baru sekitar 60 persen.

Kemudian, kemajuan konstruksi di jalur Bekasi-Cawang rata-rata 80 persen. Lalu, khusus depo nya sendiri baru 20 persen.

"Minggu depan saya akan rapat. Saya akan minta laporan detail bagaimana konstruksi yang ada di Dukuh Atas," terang Budi.

Kendati target operasi komersial LRT tahap pertama mundur, tetapi Budi menyatakan uji coba yang direncanakan pada September atau Oktober 2019 mendatang tetap akan dilakukan. Hanya saja, ia belum bisa memastikan kapan tepatnya uji coba dilaksanakan.

"Kalau hanya uji coba saja bisa. Belum ada tanggal, itu teknislah," jelas Budi.


Selain di Jabedebek, pemerintah sedang berupaya membangun LRT di tempat lain, seperti Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang. Bedanya, Kemenhub akan menggandeng swasta untuk merealisasikan pembangunan itu.

Budi menyatakan pembangunan LRT selanjutnya rencananya akan dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pihaknya kini sedang melakukan studi bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII.

"Kami sedang studi. Lalu juga kami sedang siapkan desainnya," ucap Budi.

Sejauh ini, Budi menyebut pemerintah belum membuka pembicaraan atau menawarkan kepada pihak swasta. Ia juga tak menjelaskan lebih lanjut terkait target eksekusi dari rencana tersebut. 

 Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190914112744-92-430449/tunggu-jalur-dukuh-atas-selesai-operasional-lrt-mundur-2021
.
Share:
Read More

KLHK Identifikasi Risiko Lingkungan Ibu Kota Baru






















Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memulai tahap awal kajian atau identifikasi risiko kerusakan lingkungan hidup di dua kabupaten calon ibu kota baru yakni Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kajian yang dinamakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) itu akan dilakukan sepanjang September hingga Oktober 2019.

Pelaksana tugas (Plt) Inspektorat Jenderal (Irjen) KLHK Laksmi Wijayanti mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan, rencana atau program pemerintah untuk menjamin keberlanjutan serta meminimalkan dampak negatif dan risiko lingkungan hidup di ibu kota yang baru.

Untuk hal pertama yang akan menjadi fokus, kata Laksmi, adalah soal tata air yang masih butuh daya dukung lebih jika kedua kabupaten itu akan dilakukan pengembangan.

"Kalimantan Timur itu merupakan salah satu wilayah yang ketersediaan airnya sempat beberapa kali terbatas. Nah itu kemudian yang jadi pertimbangan infrastruktur apa yang harus dibangun," kata Laksmi di kantor KLHK, Jakarta, Senin (16/9)

 Selain soal pengelolaan tata air, KLHK juga akan memperhatikan masalah flora dan fauna. Menurutnya keberadaan satwa, khususnya, akan dipertimbangkan dalam pembangunan ibu kota yang baru.

"Orang utan, bekantan, kemudian terus di perairannya ada pesut, lalu lumba-lumba, kemudian buaya dan sebagainya segala macam itu semua jadi pertimbangan," ujarnya.

Lebih lanjut, ekosistem hutan dan mangrove, proteksi terhadap satwa liar, ekosistem pesisir dan perairan, serta permulihan kerusakan lingkungan juga akan dilakukan pengkajian.

Laksmi mengatakan kajian itu akan menjadi informasi awal untuk dimasukan dalam pertimbangan feasibily study (FS) yang sedang dipersiapkan oleh Bappenas.

Ia juga mengatakan peran dan masukan dari pihak masyarakat akan sangat membantu untuk memperkaya proses pembentukan KLHS.

"KLHK berharap informasi dan pertimbangan yang dihasilkan (dari diskusi masyarakat) tersebut dapat disampaikan pula ke KLHK," tambah dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, daya dukung lingkungan, ekonomi, demografi, sosial-politik, dan pertahanan-keamanan diselesaikan dan dirinci.

Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan skema pembiayaan pemindahan ibu kota, baik yang bersumber dari APBN atau di luar APBN. Ia juga memerintahkan agar ada desain kelembagaan yang diberikan otoritas dalam rencana pemindahan ibu kota negara ini.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga meminta jajarannya untuk mempelajari pengalaman pemindahan ibu kota negara lain, terutama terkait faktor-faktor yang bisa menjadi hambatan, sehingga bisa mengantisipasi sedini mungkin
.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917031227-20-431058/klhk-identifikasi-risiko-lingkungan-ibu-kota-baru
Share:
Read More

Recent Posts