Pemkab Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Bandara Soedirman di Purbalingga


Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga membentuk Tim Percepatan Pembangunan Bandara JB Soedirman. Pembentukan tim internal dari Pemkab Purbalingga untuk mempermudah komunikasi dengan tim eksternal dari PT Angkasa Pura II dan Kementerian Perhubungan RI dalam tahap jelang pengoperasian bandara yang ditargetkan selesai pada 20 Mei 2020 mendatang.
Tim internal ini diketuai oleh Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi. Sesuai dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 645/240 Tahun 2017, tim terdiri dari segenap jajaran pejabat Pemkab Purbalingga khususnya yang membidangi teknis pembangunan.
Pada Rabu (16/10), diadakan rapat Percepatan Pembangunan Bandara yang diikuti oleh Danlanud JB Soedirman, Direktur Teknik PT Angkasa Pura II, Pihak PT Hutama Karya selaku rekanan yang mengerjakan pembangunan bandara.
Dyah mengatakan, progres pembangunan bandara masih sesuai dengan harapan. Progres pekerjaan mencapai 11,57 persen, atau Lebih tinggi 1,12 persen dari target.
Pembangunan konstruksi Bandara JB Soedirman dikerjakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp 231 miliar. Adapun pembangunan Tahap I terdiri dari pekerjaan Runway 1.600 m, Taxiway, Apron, serta Terminal Penumpang dengan kapasitas 98.812 penumpang per tahun. Pesawat yang bisa dilayani adalah ATR 72-600 atau sejenis dengan kapasitas 78 orang.
Pemkab Purbalingga dibantu oleh Pemprov Jateng juga tengah mengupayakan percepatan Infrastruktur penunjang bandara.
"Mulai dari, pengadaan tanah milik masyarakat yang digunakan untuk Pembangunan Bandara Tahap 1 sebagai kewajiban Pemkab Purbalingga sesuai Perjanjian Kerjasama," kata Dyah, Rabu (16/10).
Selain itu juga sebelumnya telah dibangun Jembatan Linggamas, Peningkatan Jalan Panican–Linggamas sebagai jalan penghubung menuju bandara dari Kabupaten Banyumas.
"Saat ini juga tengah dilakukan Pembangunan Jalan Tidu–Bandara lanjutan sebagai akses menuju Pintu Masuk Bandara, serta Peningkatan Jalan Bojong–Panican dengan konstruksi Rigid Beton sebagai jalan penghubung menuju bandara," ungkapnya.
Dyah melanjutkan, upaya lain yang dilakukan yakni peningkatan Jalan Kembangan–Panican dengan konstruksi Rigid Beton, Peningkatan jalan Kembangan–Karanggedang dengan konstruksi Rigid Beton. Di samping itu juga peningkatan jalan antar kecamatan dengan lebar 7 meter sebagai jalur penghubung antara wilayah Kabupaten Purbalingga dengan bandara.
Share:
Read More

Bandara Soekarno Hatta Bakal Punya Infrastruktur Pengisian Baterai Mobil Listrik


Merdeka.com - PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT PLN (Persero) menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Nantinya bandara-bandara di bawah Angkasa Pura II akan menyediakan infrastruktur pengisian baterai mobil listrik, atau dikenal dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
"Angkasa Pura II sangat mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang juga sudah ditetapkan pemerintah melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019," kata Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin melalui keterangan tertulis, Kamis (17/10).
Kerjasama ini merupakan bagian dari total 20 penandatangan nota kesepahaman yang dilakukan PLN dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengembangkan industri kendaraan bermotor listrik nasional. Sebagai pilot project, bandara Angkasa Pura II yang pertama kali akan mengoperasikan infrastruktur SPKLU itu adalah Soekarno-Hatta.
"Sebagai bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia dengan jumlah penumpang setiap hari sekitar 200.000 orang dan pekerja mencapai 50.000 orang, kami berharap Soekarno-Hatta yang menjadi pilot project pada program pengembangan kendaraan listrik ini akan mampu menjadi contoh bagi bandara-bandara lain dan infrastruktur pelayanan publik lainnya," imbuhnya.
Awaluddin menjelaskan, Angkasa Pura II dan PLN segera membahas lebih detail terkait rencana kerja sama ini. Setelah nota kesepahaman ini, maka Angkasa Pura II dan PLN antara lain akan memetakan kebutuhan kendaraan bermotor listrik serta kebutuhan tempat pengisian baterai mobil listrik sesuai dengan lokasi bandara.
Seperti diketahui, saat ini di Soekarno-Hatta sudah dioperasikan sejumlah kendaraan bermotor listrik untuk melayani penumpang serta mendukung operasional bandara. Seperti taksi listrik Tesla, BYD milik Blue Bird, Skytrain, Segway, skuter listrik, baggage towing tractor, dan bus listrik untuk di dalam kawasan bandara.
Selain itu, Angkasa Pura II juga mendorong penggunaan transportasi publik seperti bus, taksi, berbasis listrik sebagai upaya menjadikan Soekarno-Hatta berkonsep eco airport.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan pembahasan detail dengan pemangku kepentingan yang melakukan penandatanganan MoU ini akan dilakukan maksimal dalam waktu satu bulan. Penyediaan infrastruktur pengisian baterai mobil listrik juga dinilai sangat penting untuk mendukung pengembangan industri secara keseluruhan.
Pembangunan SPKLU di Soekarno-Hatta diharapkan dapat berdampak pada semakin besarnya dukungan terhadap kendaraan bermotor listrik di Indonesia dan ketersediaan stasiun pengisian daya di fasilitas pelayanan publik. "Jangan sampai konsumen sudah membeli mobil listrik tapi kesulitan untuk charging," ujar Sripeni.
Share:
Read More

Nilai Investasi Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi Capai Rp30 Triliun


Merdeka.com - Tahap awal proyek jalan tol Probolinggo-Banyuwangi sudah dimulai. Pembangunan ruas terakhir tol Trans Jawa tersebut akan didanai oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investor dari China.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, proyek tol tersebut diawali dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) oleh kedua perusahaan yang bakal terlibat dalam pendanaan. Dengan selesainya tol tersebut, maka Tol Trans Jawa akan tersambung seluruhnya dari ujung Barat hingga ujung Timur.
"Jadi yang kita tandatangani, disaksikan menteri Bappenas adalah HoA. Sudah satu langkah sebelum kontrak, untuk pembangunan segmen terakhir tol trans Jawa. Sudah tersambung semua dari paling Barat, Merak ke Surabaya. Tapi Surabaya masih belum titik paling Timur dari pulau Jawa. Masih ada Banyuwangi. Jadi segmen terakhir dari Surabaya ke Banyuwangi," kata dia, saat ditemui, di ICE BSD, Banten, Kamis (17/10).
Dia menambahkan, nilai investasi pembangunan ruas tol tersebut Rp30 triliun. Namun demikian, dia tidak membeberkan perusahaan apa saja yang terlibat dalam konsorsium.
"Kemarin yang tanda tangan dari konsorsium perusahaan konstruksi Nasional, BUMN dan dari Tiongkok. Konsorsium pendanaan Rp30 triliun untuk segmen terakhir tol trans Jawa. Persisnya Probolinggo sampai Banyuwangi.
Sebelumnya diberitakan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT China Communications Construction Indonesia (CCCI) siap memberikan pembiayaan untuk Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi). Pembiayaan ini dengan skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN).
Partisipasi tersebut dimulai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) untuk rencana investasi dalam pembangunan jalan tol yang nantinya akan dikelola oleh salah satu anak usaha Jasa Marga, PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB).
Menteri PPN/Kepala Bapennas Bambang Brodjonegoro menyampaikan, keterlibatan investor dapat menjadi pilihan biaya dalam konstruksi serta dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.
"Ekonomi akan tumbuh cepat jika kita dapat menjaga iklim investasi dengan baik terutama dibidang infrastruktur. Diharapkan dengan pembiayaan proyek jalan tol Probolinggo Banyuwangi melalui skema pendanaan PINA, Infrastruktur dapat dibangun, cepat dioperasikan dan dapat dinikmati oleh masyarakat," imbuhnya lewat sebuah keterangan tertulis, Selasa (14/10).
Head of Agreement dikenal pula dengan istilah heads of terms atau letter of intent. Head of agreement merupakan langkah pertama dari langkah-langkah perjanjian selanjutnya yang akan mengikat secara legal kepada pihak-pihak terkait.
Share:
Read More

Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Gandeng McKinsey


Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah melibatkan McKinsey & Company dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. McKinsey adalah perusahaan konsultan manajemen multinasional yang merupakan konsultan dari 80 persen perusahaan terbesar di dunia.
"Iya itu, kalau tidak salah konsorsium McKinsey tapi anggotanya sebagian ahli Indonesia," ujar Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10).
Dia melanjutkan, McKinsey nantinya akan mengerjakan pra perencanaan pembangunan. Sementara itu, peletakkan batu pertama atau groundbreaking ibu kota baru akan dilaksanakan pada semester II-2019.
"Saya tidak tahu persis. Itu menyiapkan pra masterplan. (Groundbreaking ibu kota baru) semester II-2020," jelasnya
Pembangunan ibu kota baru nantinya akan banyak melibatkan warga lokal. Hal tersebut pun akan membuat penyerapan tenaga kerja semakin besar di Kalimantan Timur.
"Pasti dengan kebutuhan tenaga kerja begtu besar terutama selama masa konstruksi pasti membutuhkan partisipasi semua pihak terutama kita akan dulukan yang lokal, tapi pada saat yang sama akan memberikan pelatihan masyarakat lokal sehingga saat kotanya operasi tetap mendapat peluang yang baik bekerja di ibu kota baru," tandasnya.
Share:
Read More

Waskita Karya Bangun Fasilitas Perkeretaapian Manggarai-Jatinegara


Merdeka.com - PT Waskita Karya (Persero) menandatangani kontrak Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai sampai dengan Jatinegara Paket A Tahap II 'Pekerjaan Main Line II' dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Penetapan pemenang tender ini berdasarkan evaluasi kualifikasi, administrasi dan teknis, harga serta pembuktian kualifikasi.
"Proyek ini milik Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagai bagian dari program peningkatan pelayanan kereta api," ujar Director of Operation II PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Bambang Rianto lewat keterangannya, Kamis (17/10).
Pelaksanaan konstruksi proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini akan dimulai pada bulan Oktober 2019 dan direncanakan selesai pada bulan Oktober 2021.
Turut hadir dalam acara penandatanganan ini Director of Operation II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Bambang Rianto, SVP Infrastructure II Division PT Waskita Karya (Persero) Tbk Dono Parwoto, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Double-Double Track Paket A Kunta Wibisiana.
Proyek double track ganda Manggarai-Jatinegara ini bukanlah proyek pertama Waskita untuk pekerjaan infrastruktur perkeretaapian. Sebelumnya, Waskita pernah menyelesaikan proyek pembangunan Jalur Kereta Api (KA) Manggarai-Bandara Soekarno-Hatta.
Selain itu, Waskita juga pernah menyelesaikan proyek Light Rail Transit Sumatera Selatan yang membentang dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II hingga Jakabaring Sport City. 
Share:
Read More

Pertengahan Oktober, Program Satu Juta Rumah Lampaui Target


Merdeka.com - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, pembangunan rumah yang terdata dalam Program Satu Juta Rumah hingga 14 Oktober 2019 telah mencapai angka 1.002.317 unit.
"Alhamdulillah per tanggal 14 Oktober 2019 capaian sejuta rumah sudah melewati angka satu juta, yakni mencapai angka 1.002.317 unit," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam sebuah keterangan tertulis, Sabtu (19/10).
Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, capaian Program Satu Juta hingga 14 Oktober terbagi atas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 706.440 unit (70 persen) dan non-MBR sebanyak 295.877 unit (30 persen).
Perolehan ini berasal dari pembangunan yang dibangun oleh Kementerian PUPR 189.614 unit, kementerian/lembaga lain 10.582 unit, pemerintah daerah (pemda) 27.358 unit, pengembang 472.203 unit, Corporate Social Responsibility (CSR) 101 unit, dan masyarakat 6.582 unit.
Total capaian pembangunan rumah untuk MBR sampai saat ini 706.440 unit. Sedangkan pembangunan perumahan untuk non-MBR berasal dari pengembang 292.268 unit dan masyarakat 3.609 unit, sehingga kalkulasi total sebanyak 295.877 unit.
Sejak mulai diinisiasi pada 2015, program satu juta rumah ini hingga 2018 lalu telah menyediakan rumah sebanyak 3.542.318 unit. Dengan catatan tersebut, bila ditambah dengan penyaluran per Oktober 2019, program Satu Juta Rumah telah menyalurkan total hunian sebanyak 4.544.635 unit rumah.
Terkait keberlanjutan Program Satu Juta Rumah tahun depan, Khalawi menyatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan bahwa ini akan tetap dilaksanakan.
Namun demikian, pemerintah ke depan akan melaksanakan Program Satu Juta Rumah dengan berbagai penguatan di berbagai sektor bidang perumahan.
"Kami juga akan mendorong Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK), pembangunan perumahan berskala besar, optimalisasi Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan BP2BT serta koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemda," jelasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Share:
Read More

Pembangunan Infrastruktur Tak Perlu Investasi Jika Banyak Orang Menabung


Merdeka.com - Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko menegaskan bahwa BI akan terus mendukung upaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Sebab terdapat sejumlah keuntungan jika makin banyak masyarakat yang menabung.
Pertama, dana yang dikumpulkan dari masyarakat untuk membiayai pembangunan akan meningkat. Dengan begitu keharusan Indonesia untuk mencari dana dari luar akan menurun.
"Sambut baik dan support. Kalau ini sukses, tabungan masyarakat banyak. Tentu pembangunan tidak ongkos dari luar. Dana yang untuk pembangunan di Indonesia ini, bisa ditopang," kata dia, di Jakarta, Sabtu (19/10).
Selain itu, lanjut dia, inklusi keuangan juga dapat mendorong terjadinya distribusi kekayaan. Kemudian akan mendorong stabilitas sistem keuangan di Indonesia. "Kalau sistem keuangan stabil, akan tahan kepada krisis," ujar Onny.
Bank Indonesia juga terus berupaya tanggap terhadap situasi keuangan terkini, seperti tumbuhnya ekonomi digital. BI juga akan terus mendorong penggunaan transaksi nontunai.
Menurut dia, salah satu keuntungan dari transaksi nontunai yakni mendekatkan masyarakat pada lembaga keuangan formal. "Kalau sudah transaksi non-cash lama-lama bisa nabung, dalam bursa, asuransi, bisa beli saham, bisa investasi," urai dia.
Selain itu, transaksi nontunai juga memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti berbelanja. "Orang belanja di pasar tidak bawa uang cash. Jadi pergi ke pasar tidak usah bawa uang. Cukup bawa handphone," tandasnya.
Share:
Read More

Kemenkeu Beberkan Penyebab Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tersendat-sendat

Merdeka.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengungkapkan beberapa kendala yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia tersendat. Salah satu faktornya adalah kemampuan fiskal pemerintah yang dinilai masih terbatas.
"Kendala percepatannya kemampuan fiskal kita terbatas, di sisi lain fokus belanja banyak. Masalah belanja pegawai, subsidi dan alokasi kita ke pemerintah Daerah (jadi terbagi)," katanya dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).
Askolani mengatakan, pemerintah sendiri sebetulnya sudah mengarahkan pembangunan infrastruktur agar lebih masif. Hanya saja, dia mengakui hasilnya belum secepat yang diharapkan.
Seperti diketahui salah satu program prioritas Pemerintah Jokowi-JK yakni pembangunan infrastruktur. Sebab infrastruktur memiliki peran strategis sebagai prasyarat, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Untuk itu, arah kebijakan pemerintah di 2020 yakni tetap konsisten terhadap pembangunan infrastruktur secara merata. Di mana, pemerintah dalam hal ini akan menambah belanja modal di 2020.
"Tentu itu menjadi salah satu cikal bakal belanja infrastruktur yang lebih baik itu juga konsisten kalau kita liat melalui DAK fisik yang juga diarahkan untuk infrastruktur melalui pemda-pemda," pungkasnya.
Share:
Read More

Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Gandeng McKinsey


Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah melibatkan McKinsey & Company dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. McKinsey adalah perusahaan konsultan manajemen multinasional yang merupakan konsultan dari 80 persen perusahaan terbesar di dunia.
"Iya itu, kalau tidak salah konsorsium McKinsey tapi anggotanya sebagian ahli Indonesia," ujar Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10).
Dia melanjutkan, McKinsey nantinya akan mengerjakan pra perencanaan pembangunan. Sementara itu, peletakkan batu pertama atau groundbreaking ibu kota baru akan dilaksanakan pada semester II-2019.
"Saya tidak tahu persis. Itu menyiapkan pra masterplan. (Groundbreaking ibu kota baru) semester II-2020," jelasnya
Pembangunan ibu kota baru nantinya akan banyak melibatkan warga lokal. Hal tersebut pun akan membuat penyerapan tenaga kerja semakin besar di Kalimantan Timur.
"Pasti dengan kebutuhan tenaga kerja begtu besar terutama selama masa konstruksi pasti membutuhkan partisipasi semua pihak terutama kita akan dulukan yang lokal, tapi pada saat yang sama akan memberikan pelatihan masyarakat lokal sehingga saat kotanya operasi tetap mendapat peluang yang baik bekerja di ibu kota baru," tandasnya. 
Share:
Read More

Terlalu banyak infrastruktur, tapi pembangunan manusia tak dipikirkan


Merdeka.com - Wakil ketua DPR Fadli Zon menilai, pemerintah Presiden Joko Widodo hanya fokus dengan infrastruktur saja dan mengabaikan soal kemanusiaan. Salah satunya persoalan gizi buruk dan wabah campak yang melanda suku Asmat di Papua.
"Pemerintah harus lihat ini hal serius, jangan terlalu banyak infrastruktur-infrastruktur tetapi pembangunan manusianya tidak dipikirkan, termasuk persoalan yang sangat mendasar, persoalan abad lalu ini, kebutuhan dasar seperti pendidikan, sarana pendidikan, kesehatan," kata Fadli Zon di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (23/1).
Fadli menjelaskan, gizi buruk adalah persoalan yang sudah lama di Papua. Dia juga mengatakan, jika pemerintah beralasan gizi buruk terjadi karena minimnya infrastruktur jembatan di Papua.
Kemudian, Fadli juga tidak menampik saat ini pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Namun infrastruktur tidak selalu soal jalan Tol atau Jembatan.
"Pikirkan juga Insfrastruktur seperti kesehatan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur ekonomi seperti pasar dan sebagainya, itu penting. Nah infrastruktur kesehatan itu penting, jadi ya itu yang harus dilihat," kata Fadli. 
Share:
Read More

Bukan Infrastruktur, Kubu Prabowo: Yang Penting Makan Daging


TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid, mengkritik solusi infrastruktur yang ditawarkan oleh pasangan calon presiden nomor urut o1 Jokowi - Ma'ruf Amin.
Kritik Gamal yang disampaikan melalui cuitan di Twitter melalui akun @dr. Gamal Albinsaid berisi perumpamaan negara dengan keluarga. "Ibarat kita keluarga di sebuah rumah, Ayah kita bilang, "Nak, Kita ndak usah bangun jalan dulu, Kita ndak usah berhutang dulu, Yang penting, Kamu makan daging minum susu, Kita punya uang berobat, Sanitasi kita perbaiki, Air minum kamu aman, Kamu sekolah tinggi jadi orang pintar," seperti dikutip dari cuitannya, Selasa, 26 Februari 2019.
Postingan itu juga disertai dengan video berdurasi 1 menit. Video itu sudah ditonton hingga 259 ribu kali. Sementara postingan Gamal hingga kini telah berkembang viral karena disukai oleh 11.000 orang dan dikomentari oleh 1.600 orang. Tak hanya itu, cuitan Gamal di-retweet sebanyak 4.400 kali.
Salah satu netizen, Yohanes Gultom mempertanyakan cuitan Gamal tersebut. "Tanpa mengurangi rasa hormat, dok: spy daging & susu murah jg butuh jalur distribusi yg efisien. Kirim guru & dokter jg butuh jalur transportasi. Kampanye yg mengeksploitasi emosi spt ini tdk mendidik," ujarnya seperti dikutip dari cuitan @yohanesgultom.
Ada juga Fajar Putranto yang menyanggah cuitan Gamal karena kebutuhan infrastruktur mendesak agar bisa memberi akes ke sejumlah sarana kesehatan. "Tapi ayah, bagaimana aku minum air yang bersih kalo pipa2 air saja tidak menjangkau rumah kita?? Bagaimana aku makan daging minum susu kalau yang berjualan hanya di kota2 karena jalanan dan jembatan ke kampung kita rusak parah?? Bagaimana aku sekolah, kalau bangunannya rusak??" katanya seperti dikutip dari @fajarDputra.
Selang sehari kemudian Gamal kembali menyampaikan cuitannya. "Membangun jalan tol memang penting, tapi jangan lupakan makanan dan gizi untuk mengatasi kelaparan dan stunting, kesehatan untuk masyarakat kita, improved sanitation, dan air minum yang aman. Ini soal skala prioritas. Terima kasih Bang @budimandjatmiko. Senang bisa berdiskusi," ujarnya seperti dikutip dari akun @dr. Gamal Albinsaid, Rabu, 27 Februari 2019. 
Cuitan yang juga menanggapi pertanyaan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko itu hingga kini telah dikomentari sebanuak 219 orang. Tak hanya itu, cuitan tersebut juga disukai oleh 2.130 orang dan di-retweet hingga 884 kali.
Bersamaan dengan cuitan itu, Gamal mengunggah sejumlah infografik. Infografik pertama mengetengahkan tiga masalah stunting di Indonesia. Ada grafik batang soal Prevalensi Balita Stunting Nasional yang trennya menunjukkan kenaikan dari tahun 2014 hingga 2018.
Angkanya berkisar 27,5 persen hingga 30,8 persen. Selain itu ada grafik batang soal Prevalensi Balita Stunting Nasional yang trennya menunjukkan kenaikan dari tahun 2014 hingga 2018. Angkanya berkisar 27,5 persen hingga 30,8 persen.
Ada juga infografik soal dampak stunting terhadap penurunan PDB 3 persen dan kerugian ekonomi hingga mencapai Rp 300 triliun. Ada juga dampak buruk stunting yang di antaranya menurunkan IQ 11 poin serta menurunkan pendapatan 22 persen. Infografik tersebut disarikan dari data Kementerian Kesehatan, TNP2K, World Bank, Bappenas.
Pada infografik berikutnya, Gamal menampilkan daftar negara ASEAN dengan proporsi populasi yang memiliki akses ke sanitasi yang lebih baik (improved sanitation) pada tahun 2017. Indonesia berada di peringkat ke-10 dengan jumlah populasi 67,9 persen, atau di bawah negara-negara seperti Filipina, Laos, Kamboja. Infografik ini didasarkan pada data ASEANstats, 2018.
Sementara pada infografik ketiga, dipaparkan soal proporsi populasi dengan askes air minum yang aman. Indonesia berada di posisi ke-0 dengan populasi 72 persen atau di atas Kamboja yang angkanya mencapai 64,8 persen. Adapun sumber data untuk infografik itu adalah ASEANstats, 2018.
Sedangkan pada infografik terakhir ada perbandingan peringkat indeks kelaparan global Indonesia dari tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2016 indeks di angka 21,9, lalu naik pada 2017 ke angka 22 dan pada tahun 2018 angkanya turun ke 21,9. Artinya, kelaparan di Indonesia berada pada level serius. Sumber data untuk infografik itu adalah Global Hunger Index, 2014-2018.
Share:
Read More

4 Tahun Jokowi, Moeldoko Jelaskan Alasan Pemerintah Fokus Bangun Infrastruktur

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan alasan Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama 4 tahun Jokowi-JK ini fokus membangun infrastruktur. Menurut Moeldoko, membangun infrastruktur sama dengan membangun peradaban manusia.
Moeldoko mengatakan sebelumnya masyarakat di perbatasan menghadapi banyak kesulitan. Bahkan, menurut dia, banyak yang bertanya masyarakat di perbarasan Indonesia atau bukan.
"Kini akses telah terbuka yang selebar lebarnya. Presiden memiliki konsep Indonesiasentris, di mana fokus pembangunan tidak hanya di Jawa dan Bali," kata Moeldoko di Gedung BPPT, Senin, 22 Oktober 2018.
Menurut Moeldoko, pemerintah fokus membangun infrastruktur juga untuk membangun manusia. Moeldoko mengatakan infrastruktur memberikan kemudahan.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur juga menghasilkan kemudahan di bidang investasi. Hal itu terlihat dari peningkatan posisi Indonesia dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business. "Nilai investasi mengalir deras ke Indonesia," ujar Moeldoko.
Moeldoko mengatakan tidak ada yang sempurna, termasuk dalam pembangunan di pemerintahan Jokowi-JK. Moeldoko menilai masih banyak yang perlu dioptimalkan.
Untuk mengoptimalisasi pembangunan, kata Moeldoko, perlu partisipasi dari semua pihak. "Ada yang kurang di nawacita. Yang belum sempurna mari kita perbaiki semua bersama. Karena pemerintah tidak alergi dengan kritik, kita semua terbuka," ujar Moeldoko.
Menurut Moeldoko, masih ada kekurangan dalam pemerintahan dan masih perlu perjuangan panjang. Salah satunya masih ada masyarakat yang miskin sekitar 25 juta orang. Namun, kata Moeldoko, pemerintah juga memberikan konsentrasi terhadap 10 juta penduduk yang betul-betul miskin.
Moeldoko mengatakan setelah sekian lama, akhirnya tingkat kemiskinan bisa tembus 1 digit atau 9,82 persen pada masa 4 tahun Jokowi-JK. Hal itu menurut Moeldoko merupakan hal yang baik.
Sumber : https://bisnis.tempo.co/read/1138937/4-tahun-jokowi-moeldoko-jelaskan-alasan-pemerintah-fokus-bangun-infrastruktur/full&view=ok
  • Share:
    Read More

    PUPR: Rantai Pasok Pembangunan Infrastruktur Masih Jadi Kendala


    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin menilai penyelenggaraan rantai pasok dalam mendukung pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu kendala dalam lima tahun ke depan.
    "Kendalanya, supply chain masih dianggap bukan hal penting, padahal harus efisien karena melibatkan partisipasi banyak kalangan," ujar Syarif di Jakarta, Selasa, 10 September 2019.
    Ia mengemukakan bahwa peran pemerintah dalam membangun rantai pasok sumber daya konstruksi, yakni bertanggung jawab atas peningkatan kualitas material, peralatan dan teknologi konstruksi dalam negeri serta peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
    Ia menambahkan di era industri 4.0, Kementerian PUPR menerapkan digitalisasi pada rantai pasok material dan peralatan konstruksi agar efisien. Dengan begitu rantai pasok menjadi lebih transparansi.
    "Dalam 4.0 intinya adalah mengintegrasikan dalam big data jadi semua orang menggunakan data yang sama sehingga bekerja lebih akurat termasuk di dalamnya pekerja bersertifikasi," katanya.
    Menurut dia, digitalisasi tersebut akan meningkatkan kecepatan dan kualitas pembangunan infrastruktur nasional dalam lima tahun ke depan.
    Sementara peran sektor usaha bagi rantai pasok, lanjut dia, meliputi bahan bangunan atau material, peralatan, teknologi dan tenaga kerja. Sedangkan asosiasi, duduk sebagai pengurus lembaga untuk memperjuangkan aspirasi pelaku usaha rantai pasok.
    Dia mengemukakan bahwa peta keseimbangan pasokan dan permintaan material dan peralatan konstruksi pada 2019, Pulau Sumatera tercatat tidak mengalami defisit material dan peralatan konstruksi.
    Sementara Pulau Kalimantan menunjukkan defisit untuk kebutuhan aspal buton, baja, serta beton pracetak dan prategang.
    Defisit juga terjadi di Sulawesi yakni baja, beton pracetak dan prategang. Maluku dan Papua terjadi defisit aspal minyak, aspal buton, baja, beton pracetak dan prategang, serta alat berat dan konstruksi.
    Share:
    Read More

    Jokowi Jelaskan Alasannya Jor-joran Bangun Infrastruktur


    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan alasannya membangun sejumlah proyek infrastruktur di luar Jawa, selain membangun Pulau Jawa selama empat tahun terakhir. Dia mengatakan pembangunan itu bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dan kemajuan seluruh wilayah Indonesia.
    "Orientasi kami memang tidak Jawa Sentris, tidak hanya di Pulau Jawa tapi Indonesia Sentris, inilah perubahannya," kata Presiden dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Selasa, 27 November 2018.
    Jokowi menyebut pembangunan infrastruktur besar-besaran terjadi. Ratusan kilometer jalan nasional, tol, puluhan bandara dan pelabuhan dibangun pemerintah.
    "Akan tetapi, beragam infrastruktur itu tak melulu dibangun di Pulau Jawa, karena kita ingin membangun Indonesia untuk sebuah keadilan sosial," tutur Jokowi.
    Presiden mengatakan pembangunan harus dilakukan merata agar ada sentra-sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Dia menunjukkan ketiadaan ego politiknya dengan memilih pembangunan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia.
    "Kalau saya orang politik, yang benar (infrastruktur) dibangun di Jawa karena penduduk padat, 60 persen kurang lebih. 'Return' (timbal balik) ekonomi di sini di Jawa dan return politik juga baik. Tapi risiko itu sudah dihitung dan kami memilih yang Indonesia sentris karena kami ingin membangun Indonesia untuk keadilan sosial, untuk memunculkan sentra-sentra ekonomi baru," ujar Jokowi.
    Beragam infrastruktur yang dibangun disadari Jokowi tak akan terasa dampaknya secara instan. Dia menyebut pembangunan masif yang dilakukan saat ini ibarat pil pahit yang harus dirasakan sebelum Indonesia menjadi bangsa dan negara kuat serta sehat.
    Dia mengungkit sejak berkuasa sudah ada banyak program yang dijalankan pemerintah untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Selain pembangunan masif menggunakan realokasi dana subsidi, pemerintahan Jokowi juga telah memangkas banyak regulasi untuk mempermudah izin usaha.
    Hasilnya, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia baik dari posisi 120 lebih ke 72 dari seluruh negara di dunia. "Pemberdayaan ekonomi kecil kami lakukan. KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebelumnya 22-23 persen kita subsidi bunganya, menjadi 7 persen yang bisa dinimati UMKM. Bank wakaf mikro juga kami dirikan di pondok-pondok pesantren. Memang belum banyak, tapi paling tidak kami mulai ekonomi umat juga perlu diperhatikan," ujar Jokowi.
    Share:
    Read More

    Recent Posts