Pemkab Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Bandara Soedirman di Purbalingga


Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga membentuk Tim Percepatan Pembangunan Bandara JB Soedirman. Pembentukan tim internal dari Pemkab Purbalingga untuk mempermudah komunikasi dengan tim eksternal dari PT Angkasa Pura II dan Kementerian Perhubungan RI dalam tahap jelang pengoperasian bandara yang ditargetkan selesai pada 20 Mei 2020 mendatang.
Tim internal ini diketuai oleh Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi. Sesuai dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 645/240 Tahun 2017, tim terdiri dari segenap jajaran pejabat Pemkab Purbalingga khususnya yang membidangi teknis pembangunan.
Pada Rabu (16/10), diadakan rapat Percepatan Pembangunan Bandara yang diikuti oleh Danlanud JB Soedirman, Direktur Teknik PT Angkasa Pura II, Pihak PT Hutama Karya selaku rekanan yang mengerjakan pembangunan bandara.
Dyah mengatakan, progres pembangunan bandara masih sesuai dengan harapan. Progres pekerjaan mencapai 11,57 persen, atau Lebih tinggi 1,12 persen dari target.
Pembangunan konstruksi Bandara JB Soedirman dikerjakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp 231 miliar. Adapun pembangunan Tahap I terdiri dari pekerjaan Runway 1.600 m, Taxiway, Apron, serta Terminal Penumpang dengan kapasitas 98.812 penumpang per tahun. Pesawat yang bisa dilayani adalah ATR 72-600 atau sejenis dengan kapasitas 78 orang.
Pemkab Purbalingga dibantu oleh Pemprov Jateng juga tengah mengupayakan percepatan Infrastruktur penunjang bandara.
"Mulai dari, pengadaan tanah milik masyarakat yang digunakan untuk Pembangunan Bandara Tahap 1 sebagai kewajiban Pemkab Purbalingga sesuai Perjanjian Kerjasama," kata Dyah, Rabu (16/10).
Selain itu juga sebelumnya telah dibangun Jembatan Linggamas, Peningkatan Jalan Panican–Linggamas sebagai jalan penghubung menuju bandara dari Kabupaten Banyumas.
"Saat ini juga tengah dilakukan Pembangunan Jalan Tidu–Bandara lanjutan sebagai akses menuju Pintu Masuk Bandara, serta Peningkatan Jalan Bojong–Panican dengan konstruksi Rigid Beton sebagai jalan penghubung menuju bandara," ungkapnya.
Dyah melanjutkan, upaya lain yang dilakukan yakni peningkatan Jalan Kembangan–Panican dengan konstruksi Rigid Beton, Peningkatan jalan Kembangan–Karanggedang dengan konstruksi Rigid Beton. Di samping itu juga peningkatan jalan antar kecamatan dengan lebar 7 meter sebagai jalur penghubung antara wilayah Kabupaten Purbalingga dengan bandara.
Share:
Read More

Bandara Soekarno Hatta Bakal Punya Infrastruktur Pengisian Baterai Mobil Listrik


Merdeka.com - PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT PLN (Persero) menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Nantinya bandara-bandara di bawah Angkasa Pura II akan menyediakan infrastruktur pengisian baterai mobil listrik, atau dikenal dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
"Angkasa Pura II sangat mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang juga sudah ditetapkan pemerintah melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019," kata Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin melalui keterangan tertulis, Kamis (17/10).
Kerjasama ini merupakan bagian dari total 20 penandatangan nota kesepahaman yang dilakukan PLN dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengembangkan industri kendaraan bermotor listrik nasional. Sebagai pilot project, bandara Angkasa Pura II yang pertama kali akan mengoperasikan infrastruktur SPKLU itu adalah Soekarno-Hatta.
"Sebagai bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia dengan jumlah penumpang setiap hari sekitar 200.000 orang dan pekerja mencapai 50.000 orang, kami berharap Soekarno-Hatta yang menjadi pilot project pada program pengembangan kendaraan listrik ini akan mampu menjadi contoh bagi bandara-bandara lain dan infrastruktur pelayanan publik lainnya," imbuhnya.
Awaluddin menjelaskan, Angkasa Pura II dan PLN segera membahas lebih detail terkait rencana kerja sama ini. Setelah nota kesepahaman ini, maka Angkasa Pura II dan PLN antara lain akan memetakan kebutuhan kendaraan bermotor listrik serta kebutuhan tempat pengisian baterai mobil listrik sesuai dengan lokasi bandara.
Seperti diketahui, saat ini di Soekarno-Hatta sudah dioperasikan sejumlah kendaraan bermotor listrik untuk melayani penumpang serta mendukung operasional bandara. Seperti taksi listrik Tesla, BYD milik Blue Bird, Skytrain, Segway, skuter listrik, baggage towing tractor, dan bus listrik untuk di dalam kawasan bandara.
Selain itu, Angkasa Pura II juga mendorong penggunaan transportasi publik seperti bus, taksi, berbasis listrik sebagai upaya menjadikan Soekarno-Hatta berkonsep eco airport.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan pembahasan detail dengan pemangku kepentingan yang melakukan penandatanganan MoU ini akan dilakukan maksimal dalam waktu satu bulan. Penyediaan infrastruktur pengisian baterai mobil listrik juga dinilai sangat penting untuk mendukung pengembangan industri secara keseluruhan.
Pembangunan SPKLU di Soekarno-Hatta diharapkan dapat berdampak pada semakin besarnya dukungan terhadap kendaraan bermotor listrik di Indonesia dan ketersediaan stasiun pengisian daya di fasilitas pelayanan publik. "Jangan sampai konsumen sudah membeli mobil listrik tapi kesulitan untuk charging," ujar Sripeni.
Share:
Read More

Nilai Investasi Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi Capai Rp30 Triliun


Merdeka.com - Tahap awal proyek jalan tol Probolinggo-Banyuwangi sudah dimulai. Pembangunan ruas terakhir tol Trans Jawa tersebut akan didanai oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investor dari China.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, proyek tol tersebut diawali dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) oleh kedua perusahaan yang bakal terlibat dalam pendanaan. Dengan selesainya tol tersebut, maka Tol Trans Jawa akan tersambung seluruhnya dari ujung Barat hingga ujung Timur.
"Jadi yang kita tandatangani, disaksikan menteri Bappenas adalah HoA. Sudah satu langkah sebelum kontrak, untuk pembangunan segmen terakhir tol trans Jawa. Sudah tersambung semua dari paling Barat, Merak ke Surabaya. Tapi Surabaya masih belum titik paling Timur dari pulau Jawa. Masih ada Banyuwangi. Jadi segmen terakhir dari Surabaya ke Banyuwangi," kata dia, saat ditemui, di ICE BSD, Banten, Kamis (17/10).
Dia menambahkan, nilai investasi pembangunan ruas tol tersebut Rp30 triliun. Namun demikian, dia tidak membeberkan perusahaan apa saja yang terlibat dalam konsorsium.
"Kemarin yang tanda tangan dari konsorsium perusahaan konstruksi Nasional, BUMN dan dari Tiongkok. Konsorsium pendanaan Rp30 triliun untuk segmen terakhir tol trans Jawa. Persisnya Probolinggo sampai Banyuwangi.
Sebelumnya diberitakan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT China Communications Construction Indonesia (CCCI) siap memberikan pembiayaan untuk Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi). Pembiayaan ini dengan skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN).
Partisipasi tersebut dimulai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) untuk rencana investasi dalam pembangunan jalan tol yang nantinya akan dikelola oleh salah satu anak usaha Jasa Marga, PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB).
Menteri PPN/Kepala Bapennas Bambang Brodjonegoro menyampaikan, keterlibatan investor dapat menjadi pilihan biaya dalam konstruksi serta dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.
"Ekonomi akan tumbuh cepat jika kita dapat menjaga iklim investasi dengan baik terutama dibidang infrastruktur. Diharapkan dengan pembiayaan proyek jalan tol Probolinggo Banyuwangi melalui skema pendanaan PINA, Infrastruktur dapat dibangun, cepat dioperasikan dan dapat dinikmati oleh masyarakat," imbuhnya lewat sebuah keterangan tertulis, Selasa (14/10).
Head of Agreement dikenal pula dengan istilah heads of terms atau letter of intent. Head of agreement merupakan langkah pertama dari langkah-langkah perjanjian selanjutnya yang akan mengikat secara legal kepada pihak-pihak terkait.
Share:
Read More

Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Gandeng McKinsey


Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah melibatkan McKinsey & Company dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. McKinsey adalah perusahaan konsultan manajemen multinasional yang merupakan konsultan dari 80 persen perusahaan terbesar di dunia.
"Iya itu, kalau tidak salah konsorsium McKinsey tapi anggotanya sebagian ahli Indonesia," ujar Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10).
Dia melanjutkan, McKinsey nantinya akan mengerjakan pra perencanaan pembangunan. Sementara itu, peletakkan batu pertama atau groundbreaking ibu kota baru akan dilaksanakan pada semester II-2019.
"Saya tidak tahu persis. Itu menyiapkan pra masterplan. (Groundbreaking ibu kota baru) semester II-2020," jelasnya
Pembangunan ibu kota baru nantinya akan banyak melibatkan warga lokal. Hal tersebut pun akan membuat penyerapan tenaga kerja semakin besar di Kalimantan Timur.
"Pasti dengan kebutuhan tenaga kerja begtu besar terutama selama masa konstruksi pasti membutuhkan partisipasi semua pihak terutama kita akan dulukan yang lokal, tapi pada saat yang sama akan memberikan pelatihan masyarakat lokal sehingga saat kotanya operasi tetap mendapat peluang yang baik bekerja di ibu kota baru," tandasnya.
Share:
Read More

Waskita Karya Bangun Fasilitas Perkeretaapian Manggarai-Jatinegara


Merdeka.com - PT Waskita Karya (Persero) menandatangani kontrak Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai sampai dengan Jatinegara Paket A Tahap II 'Pekerjaan Main Line II' dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Penetapan pemenang tender ini berdasarkan evaluasi kualifikasi, administrasi dan teknis, harga serta pembuktian kualifikasi.
"Proyek ini milik Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagai bagian dari program peningkatan pelayanan kereta api," ujar Director of Operation II PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Bambang Rianto lewat keterangannya, Kamis (17/10).
Pelaksanaan konstruksi proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini akan dimulai pada bulan Oktober 2019 dan direncanakan selesai pada bulan Oktober 2021.
Turut hadir dalam acara penandatanganan ini Director of Operation II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Bambang Rianto, SVP Infrastructure II Division PT Waskita Karya (Persero) Tbk Dono Parwoto, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Double-Double Track Paket A Kunta Wibisiana.
Proyek double track ganda Manggarai-Jatinegara ini bukanlah proyek pertama Waskita untuk pekerjaan infrastruktur perkeretaapian. Sebelumnya, Waskita pernah menyelesaikan proyek pembangunan Jalur Kereta Api (KA) Manggarai-Bandara Soekarno-Hatta.
Selain itu, Waskita juga pernah menyelesaikan proyek Light Rail Transit Sumatera Selatan yang membentang dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II hingga Jakabaring Sport City. 
Share:
Read More

Pertengahan Oktober, Program Satu Juta Rumah Lampaui Target


Merdeka.com - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, pembangunan rumah yang terdata dalam Program Satu Juta Rumah hingga 14 Oktober 2019 telah mencapai angka 1.002.317 unit.
"Alhamdulillah per tanggal 14 Oktober 2019 capaian sejuta rumah sudah melewati angka satu juta, yakni mencapai angka 1.002.317 unit," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam sebuah keterangan tertulis, Sabtu (19/10).
Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, capaian Program Satu Juta hingga 14 Oktober terbagi atas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 706.440 unit (70 persen) dan non-MBR sebanyak 295.877 unit (30 persen).
Perolehan ini berasal dari pembangunan yang dibangun oleh Kementerian PUPR 189.614 unit, kementerian/lembaga lain 10.582 unit, pemerintah daerah (pemda) 27.358 unit, pengembang 472.203 unit, Corporate Social Responsibility (CSR) 101 unit, dan masyarakat 6.582 unit.
Total capaian pembangunan rumah untuk MBR sampai saat ini 706.440 unit. Sedangkan pembangunan perumahan untuk non-MBR berasal dari pengembang 292.268 unit dan masyarakat 3.609 unit, sehingga kalkulasi total sebanyak 295.877 unit.
Sejak mulai diinisiasi pada 2015, program satu juta rumah ini hingga 2018 lalu telah menyediakan rumah sebanyak 3.542.318 unit. Dengan catatan tersebut, bila ditambah dengan penyaluran per Oktober 2019, program Satu Juta Rumah telah menyalurkan total hunian sebanyak 4.544.635 unit rumah.
Terkait keberlanjutan Program Satu Juta Rumah tahun depan, Khalawi menyatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan bahwa ini akan tetap dilaksanakan.
Namun demikian, pemerintah ke depan akan melaksanakan Program Satu Juta Rumah dengan berbagai penguatan di berbagai sektor bidang perumahan.
"Kami juga akan mendorong Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK), pembangunan perumahan berskala besar, optimalisasi Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan BP2BT serta koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemda," jelasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Share:
Read More

Pembangunan Infrastruktur Tak Perlu Investasi Jika Banyak Orang Menabung


Merdeka.com - Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko menegaskan bahwa BI akan terus mendukung upaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Sebab terdapat sejumlah keuntungan jika makin banyak masyarakat yang menabung.
Pertama, dana yang dikumpulkan dari masyarakat untuk membiayai pembangunan akan meningkat. Dengan begitu keharusan Indonesia untuk mencari dana dari luar akan menurun.
"Sambut baik dan support. Kalau ini sukses, tabungan masyarakat banyak. Tentu pembangunan tidak ongkos dari luar. Dana yang untuk pembangunan di Indonesia ini, bisa ditopang," kata dia, di Jakarta, Sabtu (19/10).
Selain itu, lanjut dia, inklusi keuangan juga dapat mendorong terjadinya distribusi kekayaan. Kemudian akan mendorong stabilitas sistem keuangan di Indonesia. "Kalau sistem keuangan stabil, akan tahan kepada krisis," ujar Onny.
Bank Indonesia juga terus berupaya tanggap terhadap situasi keuangan terkini, seperti tumbuhnya ekonomi digital. BI juga akan terus mendorong penggunaan transaksi nontunai.
Menurut dia, salah satu keuntungan dari transaksi nontunai yakni mendekatkan masyarakat pada lembaga keuangan formal. "Kalau sudah transaksi non-cash lama-lama bisa nabung, dalam bursa, asuransi, bisa beli saham, bisa investasi," urai dia.
Selain itu, transaksi nontunai juga memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti berbelanja. "Orang belanja di pasar tidak bawa uang cash. Jadi pergi ke pasar tidak usah bawa uang. Cukup bawa handphone," tandasnya.
Share:
Read More

Kemenkeu Beberkan Penyebab Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tersendat-sendat

Merdeka.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengungkapkan beberapa kendala yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia tersendat. Salah satu faktornya adalah kemampuan fiskal pemerintah yang dinilai masih terbatas.
"Kendala percepatannya kemampuan fiskal kita terbatas, di sisi lain fokus belanja banyak. Masalah belanja pegawai, subsidi dan alokasi kita ke pemerintah Daerah (jadi terbagi)," katanya dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).
Askolani mengatakan, pemerintah sendiri sebetulnya sudah mengarahkan pembangunan infrastruktur agar lebih masif. Hanya saja, dia mengakui hasilnya belum secepat yang diharapkan.
Seperti diketahui salah satu program prioritas Pemerintah Jokowi-JK yakni pembangunan infrastruktur. Sebab infrastruktur memiliki peran strategis sebagai prasyarat, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Untuk itu, arah kebijakan pemerintah di 2020 yakni tetap konsisten terhadap pembangunan infrastruktur secara merata. Di mana, pemerintah dalam hal ini akan menambah belanja modal di 2020.
"Tentu itu menjadi salah satu cikal bakal belanja infrastruktur yang lebih baik itu juga konsisten kalau kita liat melalui DAK fisik yang juga diarahkan untuk infrastruktur melalui pemda-pemda," pungkasnya.
Share:
Read More

Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Gandeng McKinsey


Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah melibatkan McKinsey & Company dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. McKinsey adalah perusahaan konsultan manajemen multinasional yang merupakan konsultan dari 80 persen perusahaan terbesar di dunia.
"Iya itu, kalau tidak salah konsorsium McKinsey tapi anggotanya sebagian ahli Indonesia," ujar Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10).
Dia melanjutkan, McKinsey nantinya akan mengerjakan pra perencanaan pembangunan. Sementara itu, peletakkan batu pertama atau groundbreaking ibu kota baru akan dilaksanakan pada semester II-2019.
"Saya tidak tahu persis. Itu menyiapkan pra masterplan. (Groundbreaking ibu kota baru) semester II-2020," jelasnya
Pembangunan ibu kota baru nantinya akan banyak melibatkan warga lokal. Hal tersebut pun akan membuat penyerapan tenaga kerja semakin besar di Kalimantan Timur.
"Pasti dengan kebutuhan tenaga kerja begtu besar terutama selama masa konstruksi pasti membutuhkan partisipasi semua pihak terutama kita akan dulukan yang lokal, tapi pada saat yang sama akan memberikan pelatihan masyarakat lokal sehingga saat kotanya operasi tetap mendapat peluang yang baik bekerja di ibu kota baru," tandasnya. 
Share:
Read More

Terlalu banyak infrastruktur, tapi pembangunan manusia tak dipikirkan


Merdeka.com - Wakil ketua DPR Fadli Zon menilai, pemerintah Presiden Joko Widodo hanya fokus dengan infrastruktur saja dan mengabaikan soal kemanusiaan. Salah satunya persoalan gizi buruk dan wabah campak yang melanda suku Asmat di Papua.
"Pemerintah harus lihat ini hal serius, jangan terlalu banyak infrastruktur-infrastruktur tetapi pembangunan manusianya tidak dipikirkan, termasuk persoalan yang sangat mendasar, persoalan abad lalu ini, kebutuhan dasar seperti pendidikan, sarana pendidikan, kesehatan," kata Fadli Zon di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (23/1).
Fadli menjelaskan, gizi buruk adalah persoalan yang sudah lama di Papua. Dia juga mengatakan, jika pemerintah beralasan gizi buruk terjadi karena minimnya infrastruktur jembatan di Papua.
Kemudian, Fadli juga tidak menampik saat ini pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Namun infrastruktur tidak selalu soal jalan Tol atau Jembatan.
"Pikirkan juga Insfrastruktur seperti kesehatan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur ekonomi seperti pasar dan sebagainya, itu penting. Nah infrastruktur kesehatan itu penting, jadi ya itu yang harus dilihat," kata Fadli. 
Share:
Read More

Recent Posts