Bukan Infrastruktur, Kubu Prabowo: Yang Penting Makan Daging


TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Gamal Albinsaid, mengkritik solusi infrastruktur yang ditawarkan oleh pasangan calon presiden nomor urut o1 Jokowi - Ma'ruf Amin.
Kritik Gamal yang disampaikan melalui cuitan di Twitter melalui akun @dr. Gamal Albinsaid berisi perumpamaan negara dengan keluarga. "Ibarat kita keluarga di sebuah rumah, Ayah kita bilang, "Nak, Kita ndak usah bangun jalan dulu, Kita ndak usah berhutang dulu, Yang penting, Kamu makan daging minum susu, Kita punya uang berobat, Sanitasi kita perbaiki, Air minum kamu aman, Kamu sekolah tinggi jadi orang pintar," seperti dikutip dari cuitannya, Selasa, 26 Februari 2019.
Postingan itu juga disertai dengan video berdurasi 1 menit. Video itu sudah ditonton hingga 259 ribu kali. Sementara postingan Gamal hingga kini telah berkembang viral karena disukai oleh 11.000 orang dan dikomentari oleh 1.600 orang. Tak hanya itu, cuitan Gamal di-retweet sebanyak 4.400 kali.
Salah satu netizen, Yohanes Gultom mempertanyakan cuitan Gamal tersebut. "Tanpa mengurangi rasa hormat, dok: spy daging & susu murah jg butuh jalur distribusi yg efisien. Kirim guru & dokter jg butuh jalur transportasi. Kampanye yg mengeksploitasi emosi spt ini tdk mendidik," ujarnya seperti dikutip dari cuitan @yohanesgultom.
Ada juga Fajar Putranto yang menyanggah cuitan Gamal karena kebutuhan infrastruktur mendesak agar bisa memberi akes ke sejumlah sarana kesehatan. "Tapi ayah, bagaimana aku minum air yang bersih kalo pipa2 air saja tidak menjangkau rumah kita?? Bagaimana aku makan daging minum susu kalau yang berjualan hanya di kota2 karena jalanan dan jembatan ke kampung kita rusak parah?? Bagaimana aku sekolah, kalau bangunannya rusak??" katanya seperti dikutip dari @fajarDputra.
Selang sehari kemudian Gamal kembali menyampaikan cuitannya. "Membangun jalan tol memang penting, tapi jangan lupakan makanan dan gizi untuk mengatasi kelaparan dan stunting, kesehatan untuk masyarakat kita, improved sanitation, dan air minum yang aman. Ini soal skala prioritas. Terima kasih Bang @budimandjatmiko. Senang bisa berdiskusi," ujarnya seperti dikutip dari akun @dr. Gamal Albinsaid, Rabu, 27 Februari 2019. 
Cuitan yang juga menanggapi pertanyaan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko itu hingga kini telah dikomentari sebanuak 219 orang. Tak hanya itu, cuitan tersebut juga disukai oleh 2.130 orang dan di-retweet hingga 884 kali.
Bersamaan dengan cuitan itu, Gamal mengunggah sejumlah infografik. Infografik pertama mengetengahkan tiga masalah stunting di Indonesia. Ada grafik batang soal Prevalensi Balita Stunting Nasional yang trennya menunjukkan kenaikan dari tahun 2014 hingga 2018.
Angkanya berkisar 27,5 persen hingga 30,8 persen. Selain itu ada grafik batang soal Prevalensi Balita Stunting Nasional yang trennya menunjukkan kenaikan dari tahun 2014 hingga 2018. Angkanya berkisar 27,5 persen hingga 30,8 persen.
Ada juga infografik soal dampak stunting terhadap penurunan PDB 3 persen dan kerugian ekonomi hingga mencapai Rp 300 triliun. Ada juga dampak buruk stunting yang di antaranya menurunkan IQ 11 poin serta menurunkan pendapatan 22 persen. Infografik tersebut disarikan dari data Kementerian Kesehatan, TNP2K, World Bank, Bappenas.
Pada infografik berikutnya, Gamal menampilkan daftar negara ASEAN dengan proporsi populasi yang memiliki akses ke sanitasi yang lebih baik (improved sanitation) pada tahun 2017. Indonesia berada di peringkat ke-10 dengan jumlah populasi 67,9 persen, atau di bawah negara-negara seperti Filipina, Laos, Kamboja. Infografik ini didasarkan pada data ASEANstats, 2018.
Sementara pada infografik ketiga, dipaparkan soal proporsi populasi dengan askes air minum yang aman. Indonesia berada di posisi ke-0 dengan populasi 72 persen atau di atas Kamboja yang angkanya mencapai 64,8 persen. Adapun sumber data untuk infografik itu adalah ASEANstats, 2018.
Sedangkan pada infografik terakhir ada perbandingan peringkat indeks kelaparan global Indonesia dari tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2016 indeks di angka 21,9, lalu naik pada 2017 ke angka 22 dan pada tahun 2018 angkanya turun ke 21,9. Artinya, kelaparan di Indonesia berada pada level serius. Sumber data untuk infografik itu adalah Global Hunger Index, 2014-2018.
Share:
Read More

4 Tahun Jokowi, Moeldoko Jelaskan Alasan Pemerintah Fokus Bangun Infrastruktur

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan alasan Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama 4 tahun Jokowi-JK ini fokus membangun infrastruktur. Menurut Moeldoko, membangun infrastruktur sama dengan membangun peradaban manusia.
Moeldoko mengatakan sebelumnya masyarakat di perbatasan menghadapi banyak kesulitan. Bahkan, menurut dia, banyak yang bertanya masyarakat di perbarasan Indonesia atau bukan.
"Kini akses telah terbuka yang selebar lebarnya. Presiden memiliki konsep Indonesiasentris, di mana fokus pembangunan tidak hanya di Jawa dan Bali," kata Moeldoko di Gedung BPPT, Senin, 22 Oktober 2018.
Menurut Moeldoko, pemerintah fokus membangun infrastruktur juga untuk membangun manusia. Moeldoko mengatakan infrastruktur memberikan kemudahan.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur juga menghasilkan kemudahan di bidang investasi. Hal itu terlihat dari peningkatan posisi Indonesia dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business. "Nilai investasi mengalir deras ke Indonesia," ujar Moeldoko.
Moeldoko mengatakan tidak ada yang sempurna, termasuk dalam pembangunan di pemerintahan Jokowi-JK. Moeldoko menilai masih banyak yang perlu dioptimalkan.
Untuk mengoptimalisasi pembangunan, kata Moeldoko, perlu partisipasi dari semua pihak. "Ada yang kurang di nawacita. Yang belum sempurna mari kita perbaiki semua bersama. Karena pemerintah tidak alergi dengan kritik, kita semua terbuka," ujar Moeldoko.
Menurut Moeldoko, masih ada kekurangan dalam pemerintahan dan masih perlu perjuangan panjang. Salah satunya masih ada masyarakat yang miskin sekitar 25 juta orang. Namun, kata Moeldoko, pemerintah juga memberikan konsentrasi terhadap 10 juta penduduk yang betul-betul miskin.
Moeldoko mengatakan setelah sekian lama, akhirnya tingkat kemiskinan bisa tembus 1 digit atau 9,82 persen pada masa 4 tahun Jokowi-JK. Hal itu menurut Moeldoko merupakan hal yang baik.
Sumber : https://bisnis.tempo.co/read/1138937/4-tahun-jokowi-moeldoko-jelaskan-alasan-pemerintah-fokus-bangun-infrastruktur/full&view=ok
  • Share:
    Read More

    PUPR: Rantai Pasok Pembangunan Infrastruktur Masih Jadi Kendala


    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin menilai penyelenggaraan rantai pasok dalam mendukung pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu kendala dalam lima tahun ke depan.
    "Kendalanya, supply chain masih dianggap bukan hal penting, padahal harus efisien karena melibatkan partisipasi banyak kalangan," ujar Syarif di Jakarta, Selasa, 10 September 2019.
    Ia mengemukakan bahwa peran pemerintah dalam membangun rantai pasok sumber daya konstruksi, yakni bertanggung jawab atas peningkatan kualitas material, peralatan dan teknologi konstruksi dalam negeri serta peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
    Ia menambahkan di era industri 4.0, Kementerian PUPR menerapkan digitalisasi pada rantai pasok material dan peralatan konstruksi agar efisien. Dengan begitu rantai pasok menjadi lebih transparansi.
    "Dalam 4.0 intinya adalah mengintegrasikan dalam big data jadi semua orang menggunakan data yang sama sehingga bekerja lebih akurat termasuk di dalamnya pekerja bersertifikasi," katanya.
    Menurut dia, digitalisasi tersebut akan meningkatkan kecepatan dan kualitas pembangunan infrastruktur nasional dalam lima tahun ke depan.
    Sementara peran sektor usaha bagi rantai pasok, lanjut dia, meliputi bahan bangunan atau material, peralatan, teknologi dan tenaga kerja. Sedangkan asosiasi, duduk sebagai pengurus lembaga untuk memperjuangkan aspirasi pelaku usaha rantai pasok.
    Dia mengemukakan bahwa peta keseimbangan pasokan dan permintaan material dan peralatan konstruksi pada 2019, Pulau Sumatera tercatat tidak mengalami defisit material dan peralatan konstruksi.
    Sementara Pulau Kalimantan menunjukkan defisit untuk kebutuhan aspal buton, baja, serta beton pracetak dan prategang.
    Defisit juga terjadi di Sulawesi yakni baja, beton pracetak dan prategang. Maluku dan Papua terjadi defisit aspal minyak, aspal buton, baja, beton pracetak dan prategang, serta alat berat dan konstruksi.
    Share:
    Read More

    Jokowi Jelaskan Alasannya Jor-joran Bangun Infrastruktur


    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan alasannya membangun sejumlah proyek infrastruktur di luar Jawa, selain membangun Pulau Jawa selama empat tahun terakhir. Dia mengatakan pembangunan itu bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dan kemajuan seluruh wilayah Indonesia.
    "Orientasi kami memang tidak Jawa Sentris, tidak hanya di Pulau Jawa tapi Indonesia Sentris, inilah perubahannya," kata Presiden dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Selasa, 27 November 2018.
    Jokowi menyebut pembangunan infrastruktur besar-besaran terjadi. Ratusan kilometer jalan nasional, tol, puluhan bandara dan pelabuhan dibangun pemerintah.
    "Akan tetapi, beragam infrastruktur itu tak melulu dibangun di Pulau Jawa, karena kita ingin membangun Indonesia untuk sebuah keadilan sosial," tutur Jokowi.
    Presiden mengatakan pembangunan harus dilakukan merata agar ada sentra-sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Dia menunjukkan ketiadaan ego politiknya dengan memilih pembangunan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia.
    "Kalau saya orang politik, yang benar (infrastruktur) dibangun di Jawa karena penduduk padat, 60 persen kurang lebih. 'Return' (timbal balik) ekonomi di sini di Jawa dan return politik juga baik. Tapi risiko itu sudah dihitung dan kami memilih yang Indonesia sentris karena kami ingin membangun Indonesia untuk keadilan sosial, untuk memunculkan sentra-sentra ekonomi baru," ujar Jokowi.
    Beragam infrastruktur yang dibangun disadari Jokowi tak akan terasa dampaknya secara instan. Dia menyebut pembangunan masif yang dilakukan saat ini ibarat pil pahit yang harus dirasakan sebelum Indonesia menjadi bangsa dan negara kuat serta sehat.
    Dia mengungkit sejak berkuasa sudah ada banyak program yang dijalankan pemerintah untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Selain pembangunan masif menggunakan realokasi dana subsidi, pemerintahan Jokowi juga telah memangkas banyak regulasi untuk mempermudah izin usaha.
    Hasilnya, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia baik dari posisi 120 lebih ke 72 dari seluruh negara di dunia. "Pemberdayaan ekonomi kecil kami lakukan. KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebelumnya 22-23 persen kita subsidi bunganya, menjadi 7 persen yang bisa dinimati UMKM. Bank wakaf mikro juga kami dirikan di pondok-pondok pesantren. Memang belum banyak, tapi paling tidak kami mulai ekonomi umat juga perlu diperhatikan," ujar Jokowi.
    Share:
    Read More

    Jokowi: Negara Lain Bangun Infrastruktur, Kita Masih Saling Benci


    TEMPO.CO, Jakarta-Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air.
    "Saya titip, ini pilpres kan sudah selesai setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai ada lagi yang namanya di antara kita ini, misalnya, ada yang tidak saling sapa antartetangga karena dulu beda pilihan, tidak saling ngomong antarteman karena beda pilihan," kata Jokowi dalam siaran tertulis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Kamis, 4 Juli 2019.
    Menurut Jokowi, perbedaan dalam pilihan politik adalah sesuatu yang lumrah. Untuk itu, seluruh masyarakat harus mempunyai sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut serta tetap menjalin persaudaraan.
    "Mari lah kita berangkulan kembali, bersatu kembali, sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Apa pun sukunya, apa pun agamanya, kita ini saudara sebangsa dan setanah air," ujarnya.
    Jokowi menuturkan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah tantangan-tantangan besar. Jika seluruh elemen bangsa tidak bersatu dan bersama-sama membangun bangsa, bukan tidak mungkin Indonesia akan ditinggalkan oleh negara-negara lain.
    "Negara lain sudah jauh membangun infrastrukturnya, kita masih urusan saling membenci, saling mendengki, saling tidak sapa antartetangga, semakin tertinggal kita nanti. Saya ingatkan kepada kita semuanya, kita berangkulan bersatu kembali membangun negara ini, memajukan negara ini," katanya.
    Share:
    Read More

    2024, Luhut Targetkan Infrastruktur Pariwisata Nias Terbangun


    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan mendorong pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Nias. Pembangunan infrastruktur dimulai dari pembenahan infrastruktur pendukung bandara yang menghubungkan sejumlah obyek wisata.
    Pemerintah, kata Luhut, akan membangun link Toba ke Sibolga lalu Nias. Tak hanya itu, lapangan terbang juga sudah diperpanjang.
    "Nah ini kita masih coba, karena di ujungnya itu ada gunung. Akan diperpanjang menjadi 2.700 meter supaya Boeing 737 itu bisa masuk. Sekarang kita sedang cari solusinya,” kata Luhut seperti dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 14 September 2019.
    Luhut menuturkan pembenahan infrastruktur terutama bandara sangat krusial untuk mendukung pariwisata. Ia mencontohkan kasus serupa terjadi di Danau Toba, di mana setelah Bandara Silangit diperbaiki bahkan dijadikan bandara internasional, kunjungan wisatawan pun terus meningkat.
    “Jadi infrastruktur itu harus jalan, seperti pengalaman kita di Silangit. Kalau airport jalan, sekarang tiap tahun ada 500 ribu orang yang berkunjung ke sana. Dari sini sama saja,” kata Luhut.
    Mantan Menko Polhukam itu menjelaskan, dalam lima tahun ke depan atau 2024. pemerintah akan terus menjalankan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh industri pariwisata. “Sudah menjadi program pembangunannya tetap, yaitu infrastruktur dari pelabuhan, bandara, jalan, listrik dan sebagainya. Ini tidak akan pernah tertinggal."
    Luhut hadir mewakili Presiden RI membuka Puncak Sail Nias 2019 yang berlangsung di Dermaga Baru Teluk Dalam Nias Selatan, Sumatera Utara, Sabtu. Turut hadir pula Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Pariwisata Arief Yahya serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
    Dalam sambutannya, Luhut mengungkapkan tekad pemerintah untuk memajukan perekonomian Nias di sektor pariwisata. “Sesuai dengan tema Sail Nias kali ini 'Nias menjadi gerbang wisata bahari dunia', saya berharap saat daerah ini dibangun untuk pariwisata, rakyat siap dan menerima wisatawan dengan baik, perlu diingat pemerintah selalu ingin mensejahterakan rakyatnya. Tidak mungkin akan merugikan rakyatnya,” ujarnya.
    Luhut mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, pariwisata saat ini menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nias sendiri diminta untuk fokus pada dua potensi besar yang dimiliki, yakni pariwisata dan perikanan. Keramahtamahan masyarakat Nias menerima wisatawan adalah yang terpenting untuk memajukan sektor pariwisata di wilayah yang terkenal sebagai surga selancar dunia itu.
    Share:
    Read More

    Tender 7 Jalan Tol Dibuka,Proyek Infrastruktur Jokowi Jalan Terus


    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat kembali membuka tender satu proyek jembatan tol dan segera melelang enam proyek jalan tol lainnya hingga Desember 2019. Pelelangan tujuh proyek ini bakal menyerap investasi sebanyak Rp151,13 triliun.
    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, enam dari tujuh proyek yang akan dilelang merupakan usulan atau prakarsa dari badan usaha. Dia menambahkan bahwa saat ini sudah ada satu proyek yang dalam proses tender, yaitu jembatan tol Balikpapan—Penajam Paser Utara (7,35 kilometer).
    "Proyek ini merupakan prakarsa badan usaha dengan hak menyamakan penawaran atau right to match pada PT Tol Teluk Balikpapan," ujarnya, Jumat 19 Juli 2019. PT Tol Teluk Balikpapan adalah anak usaha PT Waskita Toll Road (WTR). Dengan hak menyamakan penawaran, WTR mempunyai peluang amat besar untuk memenangi lelang proyek senilai Rp15,53 triliun tersebut.
    Adapun enam proyek jalan tol lainnya juga siap dilelang dengan total investasi Rp135,60 triliun.Keenam proyek tersebut yakni jalan tol Semanan—Balaraja (31,90 kilometer), Kamal—Teluk Naga—Rajeg (38,60 kilometer), Akses Pelabuhan Patimban (37,70 kilometer), Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap (184 kilometer), Solo—Yogyakarta—Kulon Progo (91,93 kilometer), dan Yogyakarta—Bawen (77 kilometer).
    Menurut Danang, kehadiran infrastruktur jalan tol di diharapkan bisa membantu masyarakat dan pelaku usaha dalam memangkas waktu perjalanan sehingga menimbukan efisiensi bagi pengguna jalan. Seperti arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, jalan tol harus memberi manfaat penting dalam meningkatkan mutu perekonomian, industri, barang dan jasa. 
    Share:
    Read More

    Jokowi Targetkan Infrastruktur di Labuan Bajo Rampung Tahun Depan


    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan pembangunan infrastruktur di kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) rampung tahun depan. "Maksimal tahun depan sudah rampung semua. Terminal, airport, runway, rampung," kata Jokowi dalam siaran tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu, 10 Juli 2019.
    Jokowi mengatakan pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Dan Labuan Bajo merupakan daerah yang diprioritaskan untuk menjadi salah satu destinasi wisata baru yang akan dikembangkan. "Kita kan sudah rencanakan dua tahun yang lalu kita ingin ada 10 destinasi baru dan ini yang 4 yang ingin kita prioritaskan. Salah satunya adalah Labuan Bajo," ujarnya.
    Khusus pengelolaan bandara, kata Jokowi, akan menjadi perhatian tersendiri, misalnya dengan melakukan lelang. Menurut dia, pemerintah ingin agar pengelola bandara di kawasan-kawasan wisata memiliki jaringan pariwisata internasional. Sehingga dapat menarik minat turis-turis untuk datang ke Labuan Bajo dan diharapkan akan meningkatkan devisa.
    Dalam kunjungannya, Jokowi juga sempat menyusuri area pedestrian yang berjarak kurang lebih 100 meter dari kawasan Puncak Waringin. Penataan pedestrian yang dilalui mantan Gubernur DKI itu juga akan menjadi bagian dari penataan kawasan pariwisata.
    "Penataan kawasan di Labuan Bajo itu penting sekali. Seperti ini, akan kita buat trotoar. Tahun ini mulai (dibangun) nanti sampai ke ujung sana sehingga turis bisa berjalan ke sini sambil menikmati view yang ada di depan sana," ucap Jokowi.
    Di samping itu, pemerintah juga akan membenahi dan mengembangkan sektor air minum dan sanitasi di kawasan Labuan Bajo. Penataan pelabuhan dan pelebaran jalan menuju lokasi wisata untuk lebih mendukung arus wisatawan juga akan dilakukan. Penataan tersebut diharapkan selesai secepatnya.
    Jokowi berharap agar pemerintah setempat mulai membuat dan mengemas atraksi wisata baru yang dapat menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Labuan Bajo.
    Share:
    Read More

    Beli Saham Tol Cipali, Kanada Mulai Debut di Infrastruktur RI


    TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Kanada, Canada Pensiun Plan Investment Board (CPPIB) dan PT Bhaskara Utama Sedaya mengakuisisi 55 persen saham PT Lintas Marga Sedaya (LMS) dari PLUS Expressway International Bhd, lini usaha internasional UEM Group Bhd. Adapun BUS merupakan anak usaha PT Astra Tol Nusantara yang bergerak di bidan infrastruktur dan memiliki 45 persen saham LMS, yang mengoperasikan Tol Cipali.
    Investasi CPPIB di LMS ini menandai debut perdana pengelola dana pensiun Kanada itu di sektor infrastruktur Indonesia.
    Berdasarkan keterangan resmi CPPIB yang dikutip Bisnis.com, Jumat 20 September 2019, akuisisi bersama saham LMS milik UEM membuat porsi saham BUS naik menjadi 55 persen, sedangkan CPPIB menguasai persen saham. Aksi akuisisi ini juga menandai akhir dari kiprah BUMN Malaysia, Khazanah, sebagai pemegang saham mayoritas di badan usaha pengelola jalan tol Cipali.
    Transaksi jual beli saham diperkirakan rampung pada kuartal IV/2019. Transaksi akan bergantung pada syarat ketentuan yang disepakati dan juga persetujuan regulator.
    Bila transaksi disetujui, portofolio Astra pada aset jalan tol tidak berubah. Panjang jalan tol yang dimiliki Astra mencapai 35 kilometer, terdiri dari enam ruas. Keenam ruas itu yakni Tangerang–Merak, Cikopo–Palimanan, Kunciran–Serpong, Semarang–Solo, Jombang–Mojokerto, dan Surabaya–Mojokerto.
    “Kami gembira berinvestasi di jalan tol Cipali bersama Astra Infra, mitra lokal yang punya pengetahuan luas dan berpengetahuan luas dan canggih. Kami berharap bisa menjalin hubungan jangka panjang yang baik antarkedua organisasi," jelas Scott Lawrence, Managing Director, Head of Infrastructure, CPPIB.
    Scott menyatakan, akuisisi saham operator jalan tol Cikopo–Palimanan (Cipali) menjadi langkah strategis untuk mendukung pengembangan infrastruktur, didukung oleh tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yanf pesat.
    "Sebagai investasi infrastruktur CPPIB pertama di Indonesia, ini memperdalam komitmen CPPIB di kawasan Asia-Pasifik serta fokus kami pada investasi di pasar baru dengan pengembalian yang menarik dan karakteristik risiko," jelas Suyi Kim, Senior Managing Director and Head of Asia Pacific, CPPIB.
    Sejauh ini, CPPIB memiliki portofolio aset infrastruktur yang beragam melalui sembilan kantornya di seluruh dunia. Grup Infrastruktur CPPIB berfokus pada investasi skala besar yang berkualitas dengan mitra yang dapat diandalkan dan sepaham. Pada 30 Juni 2019, portofolio CPPIB di sektor infrastruktur bernilai 33,1 miliar dolar Kanada.
    Share:
    Read More

    Indef Ingatkan Pemerintah: Proyek Infrastruktur Bisa Jadi Bencana


    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengingatkan pemerintah merencanakan dengan matang pembangunan infrastruktur tahun depan. Tujuannya agar tidak menimbulkan kerugian dari proyek yang dikerjakan.
    "Memang alasannya karena kebutuhan. Tapi kalau pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan, kami menilai ini akan menjadi bencana ke depan," katanya di Jakarta, Jumat, 27 September 2019.
    Ia menyebut, salah satu pembangunan infrastruktur yang kurang memberikan keuntungan optimal yakni Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Peneliti muda itu mengharapkan agar konektivitas infrastruktur penunjang menjadi indikator penting untuk diperhatikan.
    Pemerintah saat ini menggenjot pembangunan infrastruktur salah satunya dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Untuk itu, Andry mengimbau agar BUMN harus memiliki sisi finansial yang kuat jika ikut terlibat dalam KPBU.
    "Beberapa BUMN yang tidak cukup sehat (finansial), saya rasa jangan ditunjuk. Tapi coba diberikan ke sektor swasta, itu jadi opsi," katanya.
    Selain itu, ia juga mengimbau agar pembangunan infrastruktur sesuai perencanaan alias ad hoc.
    "INDEF sudah banyak mengkritik, dari segi perencanaan, dari segi finansial bagaimana BUMN akhirnya menambah utang bukan menguntungkan. Model seperti ini tidak perlu diulangi di periode (pembangunan) selanjutnya," katanya.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan postur APBN 2020 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mengatakan tahun 2020. Menurut Sri Mulyani pemerintah akan fokus pada lima prioritas, salah satunya pembangunan infrastruktur.
    Pemerintah menganggarkan Rp 423 triliun untuk pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu didorong menggunakan skema pembiayaan KPBU termasuk pemberian dana tunai pemerintah atau viability gap funding (VGF).
    Pembangunan infrastruktur tahun 2020 itu rencana akan mengerjakan 49 bendungan, 18.758 meter pembangunan jembatan, 19.879 pembangunan daerah irigasi.
    Selain itu, juga rencananya membangun tiga bandara, jalan sepanjang 6.346 kilometer, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan jaringan internet (Palapa ring satelit) hingga fasilitas air minum dan sanitasi.
    Share:
    Read More

    Rusia 'Kepincut' Bangun Infrastruktur di Ibu Kota Baru RI






















    Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan Rusia tertarik untuk membantu infrastruktur di ibu kota baru Indonesia yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

    Ia menjelaskan, tawaran tersebut diungkapkan oleh Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia Maksim Oreshkov di sela-sela pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-51 di Bangkok, Thailand. Hanya saja, ia tak menyebut jenis infrastruktur ibu kota apa saja yang diminati Rusia.

    "Rusia menyampaikan akan memberikan dukungan terhadap infrastruktur yang lain, apalagi terkait pemindahan ibu kota," jelas Enggartiasto seperti dikutip Antara, Selasa (10/9).

     Namun selain itu, Rusia juga mempertanyakan kelanjutan proyek kereta api batu bara di Kalimantan Tengah. Adapun beberapa tahun sebelumnya, Rusia sempat tertarik dengan proyek kereta api di Kalimantan dengan nilai US$2,5 miliar sepanjang 198 kilometer (km).

    Untuk itu, Enggartiasto berjanji akan menyampaikan pertanyaan Rusia kepada Kementerian Perhubungan setelah ia bertolak dari Bangkok.

    "Pihak Rusia mempertanyakan hal yang masih tertunda dan ditanyakan Rusia yakni proyek Russian Railways dari Kalimantan Tengah untuk kereta batu bara. Saya akan sampaikan itu ke menteri yang terkait masalah ini dan apa saja hal-hal yang terhambat," tutur dia.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan ibu kota Indonesia akan berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini ditaksir menelan dana hingga Rp466 triliun, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan berkontribusi 19 persen saja

     Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190910133035-92-429077/rusia-kepincut-bangun-infrastruktur-di-ibu-kota-baru-ri
    .
    Share:
    Read More

    Tunggu Jalur Dukuh Atas Selesai, Operasional LRT Mundur 2021






















    Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan operasi komersial Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) tahap pertama akan menunggu penyelesaian konstruksi di jalur Dukuh Atas. Hal ini membuat target pengoperasian mundur menjadi 2021 dari sebelumnya yang ditentukan dimulai tahun ini.

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan semula LRT Jabedebek tahap pertama akan dioperasikan secara komersial dari jalur Cibubur hingga Cawang saja. Namun, hal itu diubah setelah mendapatkan usulan dari sejumlah pihak.

    "Konsultan menyampaikan kalau hanya sampai Cawang nanti jumlah penumpangnya sedikit, sehingga ada pengaruhnya terhadap subsidi yang diberikan. Jadi kami baru akan operasionalkan apabila bisa dari Cibubur sampai Dukuh Atas," papar Budi, Jumat malam (13/9).

    LRT di Daerah LainSaat ini, tingkat kemajuan proyek LRT jalur Cibubur-Cawang sudah lebih dari 90 persen. Sementara, Cawang-Dukuh Atas baru sekitar 60 persen.

    Kemudian, kemajuan konstruksi di jalur Bekasi-Cawang rata-rata 80 persen. Lalu, khusus depo nya sendiri baru 20 persen.

    "Minggu depan saya akan rapat. Saya akan minta laporan detail bagaimana konstruksi yang ada di Dukuh Atas," terang Budi.

    Kendati target operasi komersial LRT tahap pertama mundur, tetapi Budi menyatakan uji coba yang direncanakan pada September atau Oktober 2019 mendatang tetap akan dilakukan. Hanya saja, ia belum bisa memastikan kapan tepatnya uji coba dilaksanakan.

    "Kalau hanya uji coba saja bisa. Belum ada tanggal, itu teknislah," jelas Budi.


    Selain di Jabedebek, pemerintah sedang berupaya membangun LRT di tempat lain, seperti Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang. Bedanya, Kemenhub akan menggandeng swasta untuk merealisasikan pembangunan itu.

    Budi menyatakan pembangunan LRT selanjutnya rencananya akan dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pihaknya kini sedang melakukan studi bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII.

    "Kami sedang studi. Lalu juga kami sedang siapkan desainnya," ucap Budi.

    Sejauh ini, Budi menyebut pemerintah belum membuka pembicaraan atau menawarkan kepada pihak swasta. Ia juga tak menjelaskan lebih lanjut terkait target eksekusi dari rencana tersebut. 

     Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190914112744-92-430449/tunggu-jalur-dukuh-atas-selesai-operasional-lrt-mundur-2021
    .
    Share:
    Read More

    Recent Posts