TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanudin menilai penyelenggaraan rantai pasok dalam mendukung pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu kendala dalam lima tahun ke depan.
"Kendalanya, supply chain masih dianggap bukan hal penting, padahal harus efisien karena melibatkan partisipasi banyak kalangan," ujar Syarif di Jakarta, Selasa, 10 September 2019.
Ia mengemukakan bahwa peran pemerintah dalam membangun rantai pasok sumber daya konstruksi, yakni bertanggung jawab atas peningkatan kualitas material, peralatan dan teknologi konstruksi dalam negeri serta peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
Ia menambahkan di era industri 4.0, Kementerian PUPR menerapkan digitalisasi pada rantai pasok material dan peralatan konstruksi agar efisien. Dengan begitu rantai pasok menjadi lebih transparansi.
"Dalam 4.0 intinya adalah mengintegrasikan dalam big data jadi semua orang menggunakan data yang sama sehingga bekerja lebih akurat termasuk di dalamnya pekerja bersertifikasi," katanya.
Menurut dia, digitalisasi tersebut akan meningkatkan kecepatan dan kualitas pembangunan infrastruktur nasional dalam lima tahun ke depan.
Sementara peran sektor usaha bagi rantai pasok, lanjut dia, meliputi bahan bangunan atau material, peralatan, teknologi dan tenaga kerja. Sedangkan asosiasi, duduk sebagai pengurus lembaga untuk memperjuangkan aspirasi pelaku usaha rantai pasok.
Dia mengemukakan bahwa peta keseimbangan pasokan dan permintaan material dan peralatan konstruksi pada 2019, Pulau Sumatera tercatat tidak mengalami defisit material dan peralatan konstruksi.
Sementara Pulau Kalimantan menunjukkan defisit untuk kebutuhan aspal buton, baja, serta beton pracetak dan prategang.
Defisit juga terjadi di Sulawesi yakni baja, beton pracetak dan prategang. Maluku dan Papua terjadi defisit aspal minyak, aspal buton, baja, beton pracetak dan prategang, serta alat berat dan konstruksi.
