Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Gandeng McKinsey


Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah melibatkan McKinsey & Company dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. McKinsey adalah perusahaan konsultan manajemen multinasional yang merupakan konsultan dari 80 persen perusahaan terbesar di dunia.
"Iya itu, kalau tidak salah konsorsium McKinsey tapi anggotanya sebagian ahli Indonesia," ujar Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10).
Dia melanjutkan, McKinsey nantinya akan mengerjakan pra perencanaan pembangunan. Sementara itu, peletakkan batu pertama atau groundbreaking ibu kota baru akan dilaksanakan pada semester II-2019.
"Saya tidak tahu persis. Itu menyiapkan pra masterplan. (Groundbreaking ibu kota baru) semester II-2020," jelasnya
Pembangunan ibu kota baru nantinya akan banyak melibatkan warga lokal. Hal tersebut pun akan membuat penyerapan tenaga kerja semakin besar di Kalimantan Timur.
"Pasti dengan kebutuhan tenaga kerja begtu besar terutama selama masa konstruksi pasti membutuhkan partisipasi semua pihak terutama kita akan dulukan yang lokal, tapi pada saat yang sama akan memberikan pelatihan masyarakat lokal sehingga saat kotanya operasi tetap mendapat peluang yang baik bekerja di ibu kota baru," tandasnya.
Share:
Read More

Waskita Karya Bangun Fasilitas Perkeretaapian Manggarai-Jatinegara


Merdeka.com - PT Waskita Karya (Persero) menandatangani kontrak Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai sampai dengan Jatinegara Paket A Tahap II 'Pekerjaan Main Line II' dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Penetapan pemenang tender ini berdasarkan evaluasi kualifikasi, administrasi dan teknis, harga serta pembuktian kualifikasi.
"Proyek ini milik Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagai bagian dari program peningkatan pelayanan kereta api," ujar Director of Operation II PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Bambang Rianto lewat keterangannya, Kamis (17/10).
Pelaksanaan konstruksi proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini akan dimulai pada bulan Oktober 2019 dan direncanakan selesai pada bulan Oktober 2021.
Turut hadir dalam acara penandatanganan ini Director of Operation II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Bambang Rianto, SVP Infrastructure II Division PT Waskita Karya (Persero) Tbk Dono Parwoto, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Double-Double Track Paket A Kunta Wibisiana.
Proyek double track ganda Manggarai-Jatinegara ini bukanlah proyek pertama Waskita untuk pekerjaan infrastruktur perkeretaapian. Sebelumnya, Waskita pernah menyelesaikan proyek pembangunan Jalur Kereta Api (KA) Manggarai-Bandara Soekarno-Hatta.
Selain itu, Waskita juga pernah menyelesaikan proyek Light Rail Transit Sumatera Selatan yang membentang dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II hingga Jakabaring Sport City. 
Share:
Read More

Pertengahan Oktober, Program Satu Juta Rumah Lampaui Target


Merdeka.com - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, pembangunan rumah yang terdata dalam Program Satu Juta Rumah hingga 14 Oktober 2019 telah mencapai angka 1.002.317 unit.
"Alhamdulillah per tanggal 14 Oktober 2019 capaian sejuta rumah sudah melewati angka satu juta, yakni mencapai angka 1.002.317 unit," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam sebuah keterangan tertulis, Sabtu (19/10).
Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, capaian Program Satu Juta hingga 14 Oktober terbagi atas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 706.440 unit (70 persen) dan non-MBR sebanyak 295.877 unit (30 persen).
Perolehan ini berasal dari pembangunan yang dibangun oleh Kementerian PUPR 189.614 unit, kementerian/lembaga lain 10.582 unit, pemerintah daerah (pemda) 27.358 unit, pengembang 472.203 unit, Corporate Social Responsibility (CSR) 101 unit, dan masyarakat 6.582 unit.
Total capaian pembangunan rumah untuk MBR sampai saat ini 706.440 unit. Sedangkan pembangunan perumahan untuk non-MBR berasal dari pengembang 292.268 unit dan masyarakat 3.609 unit, sehingga kalkulasi total sebanyak 295.877 unit.
Sejak mulai diinisiasi pada 2015, program satu juta rumah ini hingga 2018 lalu telah menyediakan rumah sebanyak 3.542.318 unit. Dengan catatan tersebut, bila ditambah dengan penyaluran per Oktober 2019, program Satu Juta Rumah telah menyalurkan total hunian sebanyak 4.544.635 unit rumah.
Terkait keberlanjutan Program Satu Juta Rumah tahun depan, Khalawi menyatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan bahwa ini akan tetap dilaksanakan.
Namun demikian, pemerintah ke depan akan melaksanakan Program Satu Juta Rumah dengan berbagai penguatan di berbagai sektor bidang perumahan.
"Kami juga akan mendorong Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK), pembangunan perumahan berskala besar, optimalisasi Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan BP2BT serta koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemda," jelasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Share:
Read More

Pembangunan Infrastruktur Tak Perlu Investasi Jika Banyak Orang Menabung


Merdeka.com - Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko menegaskan bahwa BI akan terus mendukung upaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Sebab terdapat sejumlah keuntungan jika makin banyak masyarakat yang menabung.
Pertama, dana yang dikumpulkan dari masyarakat untuk membiayai pembangunan akan meningkat. Dengan begitu keharusan Indonesia untuk mencari dana dari luar akan menurun.
"Sambut baik dan support. Kalau ini sukses, tabungan masyarakat banyak. Tentu pembangunan tidak ongkos dari luar. Dana yang untuk pembangunan di Indonesia ini, bisa ditopang," kata dia, di Jakarta, Sabtu (19/10).
Selain itu, lanjut dia, inklusi keuangan juga dapat mendorong terjadinya distribusi kekayaan. Kemudian akan mendorong stabilitas sistem keuangan di Indonesia. "Kalau sistem keuangan stabil, akan tahan kepada krisis," ujar Onny.
Bank Indonesia juga terus berupaya tanggap terhadap situasi keuangan terkini, seperti tumbuhnya ekonomi digital. BI juga akan terus mendorong penggunaan transaksi nontunai.
Menurut dia, salah satu keuntungan dari transaksi nontunai yakni mendekatkan masyarakat pada lembaga keuangan formal. "Kalau sudah transaksi non-cash lama-lama bisa nabung, dalam bursa, asuransi, bisa beli saham, bisa investasi," urai dia.
Selain itu, transaksi nontunai juga memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti berbelanja. "Orang belanja di pasar tidak bawa uang cash. Jadi pergi ke pasar tidak usah bawa uang. Cukup bawa handphone," tandasnya.
Share:
Read More

Kemenkeu Beberkan Penyebab Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tersendat-sendat

Merdeka.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengungkapkan beberapa kendala yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia tersendat. Salah satu faktornya adalah kemampuan fiskal pemerintah yang dinilai masih terbatas.
"Kendala percepatannya kemampuan fiskal kita terbatas, di sisi lain fokus belanja banyak. Masalah belanja pegawai, subsidi dan alokasi kita ke pemerintah Daerah (jadi terbagi)," katanya dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).
Askolani mengatakan, pemerintah sendiri sebetulnya sudah mengarahkan pembangunan infrastruktur agar lebih masif. Hanya saja, dia mengakui hasilnya belum secepat yang diharapkan.
Seperti diketahui salah satu program prioritas Pemerintah Jokowi-JK yakni pembangunan infrastruktur. Sebab infrastruktur memiliki peran strategis sebagai prasyarat, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Untuk itu, arah kebijakan pemerintah di 2020 yakni tetap konsisten terhadap pembangunan infrastruktur secara merata. Di mana, pemerintah dalam hal ini akan menambah belanja modal di 2020.
"Tentu itu menjadi salah satu cikal bakal belanja infrastruktur yang lebih baik itu juga konsisten kalau kita liat melalui DAK fisik yang juga diarahkan untuk infrastruktur melalui pemda-pemda," pungkasnya.
Share:
Read More

Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Gandeng McKinsey


Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah melibatkan McKinsey & Company dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. McKinsey adalah perusahaan konsultan manajemen multinasional yang merupakan konsultan dari 80 persen perusahaan terbesar di dunia.
"Iya itu, kalau tidak salah konsorsium McKinsey tapi anggotanya sebagian ahli Indonesia," ujar Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10).
Dia melanjutkan, McKinsey nantinya akan mengerjakan pra perencanaan pembangunan. Sementara itu, peletakkan batu pertama atau groundbreaking ibu kota baru akan dilaksanakan pada semester II-2019.
"Saya tidak tahu persis. Itu menyiapkan pra masterplan. (Groundbreaking ibu kota baru) semester II-2020," jelasnya
Pembangunan ibu kota baru nantinya akan banyak melibatkan warga lokal. Hal tersebut pun akan membuat penyerapan tenaga kerja semakin besar di Kalimantan Timur.
"Pasti dengan kebutuhan tenaga kerja begtu besar terutama selama masa konstruksi pasti membutuhkan partisipasi semua pihak terutama kita akan dulukan yang lokal, tapi pada saat yang sama akan memberikan pelatihan masyarakat lokal sehingga saat kotanya operasi tetap mendapat peluang yang baik bekerja di ibu kota baru," tandasnya. 
Share:
Read More

Terlalu banyak infrastruktur, tapi pembangunan manusia tak dipikirkan


Merdeka.com - Wakil ketua DPR Fadli Zon menilai, pemerintah Presiden Joko Widodo hanya fokus dengan infrastruktur saja dan mengabaikan soal kemanusiaan. Salah satunya persoalan gizi buruk dan wabah campak yang melanda suku Asmat di Papua.
"Pemerintah harus lihat ini hal serius, jangan terlalu banyak infrastruktur-infrastruktur tetapi pembangunan manusianya tidak dipikirkan, termasuk persoalan yang sangat mendasar, persoalan abad lalu ini, kebutuhan dasar seperti pendidikan, sarana pendidikan, kesehatan," kata Fadli Zon di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (23/1).
Fadli menjelaskan, gizi buruk adalah persoalan yang sudah lama di Papua. Dia juga mengatakan, jika pemerintah beralasan gizi buruk terjadi karena minimnya infrastruktur jembatan di Papua.
Kemudian, Fadli juga tidak menampik saat ini pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Namun infrastruktur tidak selalu soal jalan Tol atau Jembatan.
"Pikirkan juga Insfrastruktur seperti kesehatan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur ekonomi seperti pasar dan sebagainya, itu penting. Nah infrastruktur kesehatan itu penting, jadi ya itu yang harus dilihat," kata Fadli. 
Share:
Read More

Recent Posts